Kantor Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi NTB. (Foto: Dok. MP – NTB).
Mataram, Metropol – Praktek percaloan untuk masuk perguruan tinggi (PT) ternyata hingga kini masih saja terjadi. Sebagaimana yang terjadi di salah satu Perguruan Tinggi Kesehatan dan Kebidanan dan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) baru-baru ini.
Dari hasil penulusuran Metropol, praktek percaloan tersebut yang diduga melibatkan salah seorang oknum tenaga pengajar di PT. Sang calo yang diketahui berinisial YN itu juga merupakan oknum Pegawai Negeri Sipil di Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi.
Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun Tim Metropol, diketahui pula bahwa YN sampai saat ini telah meloloskan 5 mahasiswa melalui jalur khususnya dengan syarat calon mahasiswa harus menyetorkan upeti yang nilainya puluhan juta rupiah.
“Kalau masuk kesehatan ini yang penting ukuran tinggi badannya. Kalau untuk tes lainnya bisa kita atur,” celoteh YN.
Begitupula informasi yang berhasil diperoleh melalui hasil percakapan chating dengan beberapa orang yang pernah masuk lewat calo tersebut. Dari chat tersebut didapatkan kejelasan bahwa kisaran upeti yang harus disiapkan calon mahasiswa untuk YN rata-rata di atas puluhan juta rupiah.
“Benar sudah, kalau tes yang lain gampang mereka atur tapi yang penting kalau di kesehatan itu tinggi kita minimal 150 cm. Baru kita akan bisa lolos dengan memberikan orang itu (calo – red) uang tanda terimakasih yang jumlahnya hingga puluhan juta,” ujar sumber yang tidak mau di sebutkan namanya itu.
Sumber tersebut juga menyampaikan keheranannya, karena hingga saat ini YN belum tersentuh hukum meskipun praktek ilegalnya sudah menjadi buah bibir di masyarakat.
Akibatnya kata sumber itu, sampai saat ini dia masih bebas bergeriliya melancarkan aksinya sebagai calo dengan sasaran masyarakat baik yang ekonominya menengah keatas maupun yang menengah kebawah.
Sementara itu, Ketua Pelaksana Tim Saber Pungli Kota Mataram H. Mohan Roliskana mengatakan, pihaknya terus berupaya melakukan pencegahan pungutan liar di semua instasi baik di instansi Pelayanan Perizinan, Pelayanan Public maupun pada Pengadaan Barang dan Jasa.
“Namun sejauh ini perhatiannya lebih banyak di fokuskan kepada pencegahan di lingkungan pendidikan karena di wilayah pendidikan paling rawan terjadi. Makanya kita lebih menyoroti,” imbuhnya.
Lanjut dia, tindakan pencegahan yang dilakukan oleh tim Saber Pungli diantaranya dengan melakukan sosialisasi secara masif kepada masyarakat.
“Selain itu masyarakat bisa melaporkan secara langsung kepada tim, jika ada indikasi terjadi pungli melalui nomor telpon yang sudah disiapkan,” katanya lagi.
Dia menambahkan bahwa, yang menjadi anggota Tim Saber Pungli di Kota Mataram adalah para Kepala SKPD yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kesehatan dan Dinas Pelayanan Perizinan.
“Sebagian besar SKPD sudah menjadi bagian dari Tim Saber Pungli. Namun tetap saja ada oknum yang ingin memanfaatkan momentum terutama momen penerimaan mahasiswa baru nantinya,” tutup Mohan.
(Rahmat/Amrin)
