Tampak suasana Musrenbang RKPD 2019 di Aula Multatuli Sekda Lebak, Selasa (3/4).
Lebak, NewsMetropol – Pemerintah Kabupaten Lebak memprioritaskan pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik di 28 Kecamatan yang ada di Kabupaten Lebak.
Hal itu disampaikan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Lebak, Virgojanti pada Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2019 yang dilaksanakan di Aula Multatuli Sekda Lebak, Selasa (3/4).
Musrenbang ini bertujuan untuk menyelaraskan rencana pembangunan yang telah disepakati dari Musrenbang tingkat desa yang akan menjadi usulan dalan penyusunan RKPD tahun 2019 ini.
Virgojanti mengatakan, sesuai regulasi yang ada, Musrenbang ini selain untuk menyelaraskan program pembangunan daerah dengan sasaran pembangunan juga untuk menyepakati prioritas pembangunan.
Program kegiatan pagu indikatif indikator dan target kinerja serta lokasi, dengan mempertimbangkan tujuan dan sasaran Musrenbang ini diarahkan pada percepatan pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi dan pelayanan publik, sehingga dapat meningkatkan daya saing daerah serta mengurangi kemiskinan dan kesenjangan antar wilayah, paparnya.
Virgojanti juga menjelaskan, dalam upaya meningkatkan daya saing daerah serta mengurangi kemiskinan dan kesenjangan antar wilayah penyusunan RKPD dilakukan berdasarkan usulan dan isu strategis yang akan dibagi kedalam beberapa kelompok sesuai dengan bidang yang telah ditentukan.
“Penyusunan RKPD ini didasarkan pada usulan dengan memerhatikan isu strategis pembangunan di Kabupaten Lebak,” tuturnya.
Di tempat yang sama, Pjs. Bupati Lebak Ino S. Rawita berharap kegiatan Musrenbang tersebut dapat menghasilkan usulan prioritas pembangunan yang baik dan berkualitas, sehingga dapat meningkatkan daya saing daerah, serta dapat mengurangi kemiskinan dan kesenjangan wilayah.
“Daya saing daerah sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, peningkatan daya saing daerah harus didukung dengan pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik,” kata Ino.
(Syarifudin)
