Penulis : Kontributor | Editor : Febry Ferdyan
BANDUNG, newsmetropol.id – Pandemi Covid 19 telah berdampak terhadap sendi-sendi kehidupan khususnya bidang ekonomi yang merasakan pukulan sangat berat, salah satunya adalah pelaku usaha di kawasan berikat.
Ketua Asosiasi Pengusaha Kawasan Berikat (APKB) Ade Restuti Sudrajat mengatakan, bahwa saat ini ancaman resesi global mengakibatkan 3 klaster industri anggota APKB yaitu garmen, Tekstil dan Produksi Tekstil (TPT) seta alas kaki mengalami penurunan terutama perusahaan yang tujuan ekspornya ke Amerika dan Eropa.
“Dengan kondisi yang tidak baik ini kami memohon kepada pemerintah untuk memberikan kami semacam relaksasi, sehingga kami tetap bisa survive menghadapi gejolak resesi ekonomi global ini,” ungkapnya kepada wartawan di Bandung, Selasa (20/12/2022).
BACA JUGA : Tanjung Priok Bersiap Diri Untuk Angkutan Laut Natal 2022 dan Tahun Baru 2023
BACA JUGA : Jabatan Panglima TNI Diserahterimakan
Menurut Ade Sudrajat, beberapa kendala pengusaha kawasan berikat dilapangan diantaranya pertama bahwa kebijakan pemerintah dalam pemulihan ekonomi nasional diharapkan dapat selaras dengan tuntutan dunia usaha serta memudahkan iklim investasi. Aturan yang diterbitkan pemerintah hendaknya mempermudah dan memangkas birokrasi dalam mengurus perijinan usaha.
“Logikanya, apabila ijin usaha dipermudah maka investasi akan tumbuh pesat sehingga perekonomian otomatis akan terangkat, dan pendapatan negara juga turut terdongkrak karena disitu ada pajak, cukai, retribusi, PNBP dan lainnya. Selama ini kita dengar bersama banyak para pelaku usaha cenderung memilih pindah ke negara tetangga antara lain Vietnam dan Thailand, karena negara tersebut aturannya lebih simple dan ramah terhadap para investor, hendaknya Indonesia perlu mencontoh hal itu,” tegasnya.
Ade Sudrajat mengatakan, sebagai contoh bahwa di Indonesia terkadang aturan itu berubah-ubah, pusat dan daerah buat aturan berbeda, banyak pungutan tidak resmi dan itu yang selama ini dikeluhkan para pelaku usaha.
“Jika ini tidak segera kita perbaiki akan membuat minat investor berusaha di Indonesia menjadi berkurang,” kata Ade.
Lanjutnya, kedua bahwa prosedur penjualan sisa bahan baku hasil proses produksi yang masih multitafsir dilapangan. Sisa proses produksi (waste/scrap/limbah/dead stock) masih terkendala dengan persyaratan safe guard/Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) dan persyaratan pembeli harus memiliki Persetujuan Impor (PI) sesuai persyaratan Larangan Terbatas (Lartas) dari kemendag.
“Ketiga, kami mohon untuk penundaan audit terhadap anggota APKB yang terdampak krisis global, karena ini betul-betul diluar ekspektasi kami,” pintanya.
“Pada prinsipnya kami mendukung segala upaya pemerintah untuk pemulihan ekonomi nasional, agar situasi ekonomi kembali membaik sehingga pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat dapat berjalan beriringan dan saling menguntungkan untuk kemakmuran bersama,” pungkas Ade R Sudrajat.
