Blitar, Metropol – Sejak awal tahun ini meluncur wacana penutupan SMP Negeri oleh Pemkot. Wacana tersebut turut menyedot atensi para wakil rakyat di DPRD Kota. Hingga akhirnya beberapa waktu lalu digelar hearing atau rapat dengar pendapat, yang melibatkan komisi 1 DPRD kota yang membidangi Pendidikan, Dinas Pendidikan, pihak SMPN 10 Blitar, Koordinator pengawas (konwas) Pendidikan menengah, serta para wali murid sekolah yang rencananya ditutup, karena banyaknya siswa yang berasal dari Kabupaten.
“Menentukan sikap tentu bukan karena kepentingan kami. Namun dari apa yang kami simpulkan usai hearing. Ternyata justru banyak hasil negatifnya,” kata ketua DPRD kota Glebot Catur Arijanto. Dari hasil tersebut DPRD Kota menentukan sikap yang diwujudkan dalam surat rekomendasi kepada Pemkot bernomor 172.01/68/410.040.3.2015. Yang isinya, wacana penutupan SMP Negeri 10 Blitar justru akan menimbulkan lebih banyak lagi persoalan.
Glebot mengungkapkan, surat tersebut sudah mendapat persetujuan dari pimpinan DPRD, dan sudah dikirimkan kepada pemkot Blitar. Sehingga dia meminta eksekutif agar mempertimbangkan kembali wacana penutupan SMPN 10 tersebut. Dengan melihat berbagai aspek, terutama manfaat atau tidaknya ditutup. Surat hasil ini merupakan hasil dairi dengar pendapat dengan berbagai kalanagan terkait, yang tentunya merupakan aspirasi dari masyarakat.
Glebot menuturkan, dalam surat rekomenasi itu tertulis bahwa tidak perlu adanya penutupan SMPN 10 Blitar. Dan meminta wacana ini tidak perlu ditanggapi ataupun disebarluaskan. Karena hal ini justru membawa dampak yang tidak kondusifbagi masyarakat luas. Yang perlu dipikirkan bagaimana dampaknya nanti, bagaimana dengan wali murid, tenaga pendidik, serta staf di SMPN 10. Dewan merekomendasikan agar sekolah difungsikan kembali sebagaimana sedia kala dan tetap menerima siswa baru pada ajaran tahun ini.
Dari hasil laporan Komisi I Kota Blitar, diungkapkan bahwa sekolah tersebut tidak bermasalah sama sekali, jumlah siswanya cukup besar, bangunannya juga masih layak. Bahkan setahun terakhir sekolah ini sudah menyumbangkan prestasi untuk Kota Blitar dalam kompetisi tingkat Jawa Timur. Kalau yang dipermasalahkan siswa yang berasal dari Kabupaten, lalu kemana lagi mereka akan bersekolah dan tentunya ini juga merupakan sebuah diskrimasi yang sengaja untuk diciptakan. Padahal selama ini, pembedaan siswa kota dan Kabupaten tetap dilakukan. Siswa dari Kabupaten tetap membayar.
Glebot berharap, eksekutif bisa menindak lanjuti rekomendasi ini dengan sebaik-baiknya. Karena kami menilai wacana penutupan sekolah tersebut alasannya kurang mengena. Sehingga wacana ini jangan di tanggapi begitu saja. “Harus melihat bagaimana jika sekolah tersebut benar-benar ditutup,” tandasnya.
(IP)
