Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Muhammad Iqbal.
Jakarta, NewsMetropol – Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Muhammad Iqbal mengatakan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Harkamtibmas) demi menciptakan situasi wilyah aman dan kondusif merupakan salah satu bidang di kepolisian yang sedang menjadi sorotan dan fokus bersama.
“Terlebih seperti yang diketahui bahwa Indonesia akan menghadapi Pilkada serentak 2018 di 171 titik, Asian Games 2018 yang diikuti 46 negara, World Bank di Bali dengan total 189 negara peserta serta Pileg dan Pilpres 2019,” ujar Iqbal dalam releasenya kepada NewsMetropol, Senin (7/5).
Lanjutnya, demi memaksimalkan pengamanan, Kapolri Jenderal Polisi Prof. H. Muhammad Tito Karnavian Ph.D bersama Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto menandatangani nota kesepahaman (MoU) Nomor B/2/2018 dan Nomor Kerma/2/I/2018 tentang perbantuan TNI kepada Polri dalam rangka memelihara keamanan dan keteriban masyarakat, terutama menangani konflik sosial dan unjuk rasa.
Namun kata dia, hal yang dikhawatirkan benar saja terjadi saat ada patroli Harkamtibmas yang bertugas di obyek-obyek vital termasuk terhadap salah satu partai politik di Semarang, Jawa Tengah.
“Kedatangan 12 anggota Brimob Polda Jateng ke kantor DPC Gerindra Semarang dan DPD Gerindra Jateng dianggap sebagai bentuk intimidasi, yang sebenarnya hanya menjalankan SOP dalam rangka operasi Mantap Praja Candi 2018,” ujarnya lagi.
Dia menuturkan, meskipun selang beberapa waktu kemudian Ketua DPC Gerindra Kota Semarang, Sigit Ibnugroho menyampaikan permintaan maaf kepada kepolisian atas kesalahpahamannya.
Dirinya menghimbau agar tidak perlu ada kecurigaan apalagi merasa terintimidasi karena target sasaran dalam operasi ini adalah seluruh kantor-kantor partai, bahkan kantor Bawaslu dan KPU pun ikut diperiksa.
“Terkait dengan anggota yang menggunakan seragam bersenjata lengkap, Polri menghimbau agar masyarakat tidak perlu takut karena sudah menjadi ketentuan SOP yang harus dijalani,” imbuhnya.
Pihaknya memastikan bahwa sebagai abdi negara akan bersikap netral tanpa ada keberpihakan.
(M. Daksan)
