Ketua Umum APRI Gatot Sugiharto, Peneliti dari CDU Sarah Hobgen dan Pengurus DPW APRI
Jakarta, Metropol – Ketua Umum Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia (APRI), Gatot Sugiharto menegaskan, Kongres II dan Konferensi Internasional Tambang Rakyat Indonesia yang akan dilaksanakan 1 – 4 November 2016, bertempat di Auditorium Andrawina PT Aneka Tambang, Jl. TB Simatupang siap dihadiri para peneliti tambang rakyat dunia.
“Saat ini, sebagian para peneliti tambang rakyat Internasional sudah tiba di Jakarta,” katanya kepada media saat konferensi pers yang digelar di Gedung Sarinah, Jakarta, Sabtu (29/10).
Hal demikian juga dikatakan oleh Peneliti Tambang Rakyat dari Charles Darwin University (CDU), Sarah Hobgen menjelaskan, pihaknya diminta oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk dapat memberikan rekomendasi.
“20 peneliti tambang rakyat dari beberapa negara dan 20 peneliti nasional siap hadir di acara Kongres dan Konferensi Tambang Rakyat. Mereka para peneliti Internasional akan memberikan rekomendasi sesuai permintaan Menteri LHK,” katanya.
Sarah kembali menjelaskan, cara mengatasi permasalahan pertambangan rakyat dari perusakan lingkungan adalah dengan melakukan pembinaan.
“Kami mengakui bahwa melalui pembinaan dapat meminimalkan kerugian, sehingga menghasilkan yang lebih baik,” katanya.
Mengenai pembinaan terhadap pertambangan rakyat. APRI akan terus melakukan sosialisasi terhadap pola pertambangan rakyat yang bertanggung jawab, ramah lingkungan dan siap memberikan kontribusi kepada negara.
“Berikan hak rakyat untuk menambang. Tugas Pemerintah wajib memberikan WPR (Wilayah Pertambangan Rakyat) sesuai Pasal 24, UU. No. 4 Tahun 2009 Tentang Minerba,” kata Gatot.
Lanjutnya mengatakan, APRI masih tetap percaya komitmen Presiden Jokowi yang pro-rakyat, yang tidak ingin rakyatnya sebagian besar menjadi residivis dan diperlakukan sebagai penjahat di daerahnya sendiri.
“Jika Pak Jokowi mendapat informasi yang seimbang tentang tambang rakyat. APRI yakin akan segera mendapat perhatian serius dari Presiden,” katanya.
Ditambahkannya, mengenai komitmen Pemerintah melalui Kementerian LHK dalam rencana penghapusan Merkuri di tambang rakyat. APRI akan segera menagihnya, karena hingga saat ini belum ditindaklanjuti kembali.
(Kamal)
