Presiden Jokowi saat memimpin Rapat Terbatas di Kantor Presiden (24/2). (Foto: Humas Setkab RI)
Jakarta, Metropol – Angka penyalahgunaan narkoba di Indonesia yang mencapai kurang lebih 5 juta jiwa merupakan fenomena gunung es. Belum lagi kondisi geografis Indonesia yang terbuka dan jumlah penduduk yang besar. Ini merupakan peluang bagi sindikat narkoba internasional.
Mereka dapat masuk ke Indonesia karena banyaknya pintu masuk semacam ‘jalur-jalur tikus’. Sementara itu, jumlah penduduk yang besar dijadikan pasar terbesar di Asia Tenggara.
Untuk itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengadakan rapat terbatas (ratas) guna membahas masalah narkoba.
Dalam rapat terbatas itu, Presiden mengatakan,” Saya ingin agar ada langkah-langkah pemberantasan narkoba yang lebih gencar lagi, yang lebih berani lagi, yang lebih gila lagi, yang lebih komprehensif lagi dan dilakukan secara terpadu,” tegas Presiden Jokowi, saat memimpin rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (24/2).
Dalam keterangan tertulis Tim Komunikasi Presiden Sukardi Rinakit, Presiden mengeluarkan enam perintah pemberantasan narkoba.
Pertama, sektor, seperti BNN, Polri, TNI, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Kominfo, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai , harus bergerak bersama, bersinergi. “Semua kementerian lembaga menghilangkan ego sektoral, semuanya keroyok rame-rame,” kata Presiden.
Kedua, nyatakan perang terhadap bandar dan jaringan narkoba. “Tapi juga penanganan hukum itu harus lebih keras lagi, lebih tegas lagi pada jaringan-jaringan yang terlibat,” tegas Presiden.
Ketiga, tutup semua celah penyelundupan narkoba karena narkoba ini sudah merasuk ke mana-mana. “Tutup celah semua penyelundupan yang berkaitan dengan narkoba di pintu-pintu masuk, baik di pelabuhan maupun Di bandara maupun di pelabuhan-pelabuhan kecil yang ada di negara kita,” ujar Presiden.
Keempat, Presiden meminta agar digencarkan kampanye kreatif bahaya narkoba dan kampanye ini utamanya menyasar generasi muda.
Kelima, perlu ditingkatkan pengawasan yang ketat pada lapas sehingga Lapas tidak dijadikan pusat penyebaran dan peredaran narkoba. “Sudah saya sampaikan kepada Kepala BNN bahwa pengawasan yang sangat ketat terhadap Lapas. Terutama Lapas narkoba itu betul-betul harus dilakukan,” imbuh Presiden.
Bahkan Presiden meminta agar dilakukan pengecekan secara rutin di lapas-lapas tersebut. “Saya kira mungkin bisa sebulan dua kali, sebulan sekali lapas itu harus dicek secara mendadak baik oleh BNN dengan Polri dan dibackup oleh TNI. Karena menurut saya peredaran di situ mungkin lebih dari 50% peredaran yang ada,” ucap Presiden.
Tidak hanya menyingkapi para pengedar, Presiden juga menyinggung korban penyalahgunaan narkoba, karena itu, ia meminta agar program rehabilitasi juga diprioritaskan. Hal tersebut adalah perintah yang Keenam, yaitu program rehabilitasi pecandu narkoba harus berjalan efektif sehingga mata rantai penyalahgunaan narkoba betul-betul terputus.
(MP/*)
