Gubernur Alimasi, SH, Kapolda Sultra Brigjen Pol Iriyanto. SIK., Danrem 143/Ho Kolonel Inf. Yustinus Nono Yulianto, SE. MSI, Danlanud Haluoleo Kolonel Pnb Nana Resman, Kabinda, dan pejabat utama Polda Sultra, Selasa (21/5).
Kendari, NewsMetropol – Kapolda Sultra bersama instansi pemerintah dan stakeholder lainnya pimpin rapat koordinasi lintas sektoral, Operasi Ketupat Anoa 2019. Hadir dalam acara tersebut Gubernur Alimasi, SH, Kapolda Sultra Brigjen Pol Iriyanto. SIK., Danrem 143/Ho Kolonel Inf. Yustinus Nono Yulianto, SE. MSI, Danlanud Haluoleo Kolonel Pnb Nana Resman, Kabinda, serta pejabat utama Polda Sultra, Selasa (21/5).
Mengawali sambutanya, Kapolda Sultra Brigjen Pol Iriyanto. SIK., mengatakan, bahwa pihaknya berharap rapat koordinasi ini sebagai implementasi tahap perencanaan dalam proses manajerial yang dilaksanakan agar dapat mengetahui kesiapan pengamanan dalam mengahadapi dan mengantisipasi menjelang saat plaksanaan paska perayaan hari raya Idul Fitri 1440 H dengan mengidentifikasi potensi kerawanan yang diprediksi akan terjadi dan merumuskan solusi permasalahan, serta mengecek sejauh mana masing-masing stakeholder terkait dalam hal sarana angkutan infrastruktur dan situasi Kantibmas.
“Rencana operasi yang telah di susun melalui rangkaian efaluasi terhadap pelaksanaan Operasi Ketupat Anoa pada tahun 2018 disertai analisa potensi tanggung jawab Kantibmas di tahun 2019, sehingga pada pelaksanaan operasi tahun ini, setidaknya beberapa potensi kerawanan yang harus di waspadai bersama,” katanya.
Menurut Kapolda, bahwa potensi kerawanan yang perlu diantisipasi adalah stabilitas harga dan ketersediaan bahan sandang pangan. Pada tahun 2018 secara umum stabilitas harga pangan dapat terjaga dan tidak terjadi kelangkaan bahan pangan, hal itu dapat di wujudkan berkat kerja sama dari semua instansi terkait seperti dinas pertanian, dinas perdagangan, Bulog, maupun satgas pangan Polri
Pada tahun ini potensi permaslahan masi berkisar pada maslah distribusi pangan, Upaya penimbunan oleh kelompok kartel/mafia pangan, maupun perilaku negatif, pelaku usaha yang menaikan harga di atas harga yang ditetapkan, Oleh sebab itu di perlukan kerja sama dan langkah proaktif dari stakeholders terkait guna mengatasi hal ini.
Potensi kerawanan lainya adalah permasalahan kelancaran dan keselamatan arus mudik dan arus ablik, sehubungan hal tersebut, diharapkan dapat memberikan penekanan kepada seluruh personil terutama pada titik rawan macet dan titik rawan lecelakaan, agar benar-benar melakukan pemantauan secara cermat.
“Bebagai strategi telah di tetapkan agar di ikuti dengan baik. Optimalkan pelayanan pada beberapa pos pengamanan, yang di gelar operasi, agar potensi kerawanan yang juga harus di antisipasi adalah potensi bencana alam dan gangguan kantibmas lainya seperti curat, curas, curanmor, copet, pencurian rumah kosong begal dan hipnotis.
Untuk itu, kata Kapolda, pada obyek-obyek tersebut dilaksanakan pendampingan personil pengaman oleh personil bersenjata khususnya dalam mewujudkan keamanan secara umum, Kapolda berharap kepada seluruh jajaran untuk terus meningkatkan kerja sama dengan rekan-rekan TNI serta stakeholdes lainya.
Menurutnya, dari berbagai permasalahan sosial tersebut, perlu diantisipasi dan di kelolah secara sinergis oleh seluruh stakeholders karna pengamanan perayaan hari raya Idul Fitri 1400 H bukan saja menjadi domain aparat keamanan saja, namun juga merukan permasalahan yang harus ditangani bersama seperti mengantisipasi kelangkaan BBM gas elpiji dan ketrsediaan bahan pokok, pengawasan sembako yang berdampak pada kelangkan dan kenaikan harga.
Memonitor dan mengntisipssi transisi dari musim penghujan kemusim kemarau yang akan berdampak terjadi bencana angin puting beliung, kebakaran hutan dan lahan, badai tropis, tingginya gelombang air laut yang mengakibatkan terganggunya lalu lintas darat laut dan udara aktifitas tempat hiburan yang di nilai oleh masayarakat mengganggu kekhusyuan ibadah puasa di bulan suci ramadhan.
“Khusus jajaran Polri, selama bulan puasa dan pengamanan hari raya Idul Fitri 1400 H telah di perintahkan kepada para Kapolres untuk mempedomani sebagai tidak swiping oleh masyarakat pada tempat hiburan atau tempat lain yang dianggap mengganggu pelaksanaan ibadah puasa, meminimalisir kejadian kejahatan jalanan seperti curas, curat, premani,” pungkasnya.
(Bahrun)
