Kapolda NTB Brigjen Pol. Drs. Firli, M.Si. melantik 144 Brigadir Polri pada Pendidikan Pembentukan Bintara Polri T.A. 2017/2018 di SPN Polda NTB, Selasa (6/3).
Mataram, NewsMetropol – Kapolda NTB Brigjen Pol. Drs. Firli, M.Si. memimpin upacara penutupan Pendidikan Pembentukan Bintara Polri T.A. 2017/2018 di SPN Polda NTB, Selasa (6/3).
Upacara ini merupakan rangkaian akhir dari program pendidikan pembentukan Bintara Polri T.A. 2017/2018 yang telah berlangsung selama 7 bulan.
Membacakan amanat Kapolri, Kapolda NTB Brigjen Pol Drs. Firli MSi mengatakan, kompleksitas tantangan tugas yang dihadapi oleh Polri saat ini tidak dapat dipisahkan dari dua fenomena besar yang terjadi dalam kehidupan manusia, yaitu demokratisasi dan globalisasi.
“Demokratisasi yang melanda dunia, telah memberikan ruang yang lebih luas bagi setiap orang untuk terlibat aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” ujarnya.
Kata dia, realitas ini membawa dampak terhadap keberadaan hak berpolitik, kebebasan menyampaikan pendapat, disertai tuntutan akan ham dan supremasi hukum, pada waktu yang bersamaan.
“Globalisasi yang terjadi juga telah membuat dunia menjadi tanpa batas (borderless) dan menghasilkan perubahan besar dalam semua aspek kehidupan manusia (revolution in all affairs),” ujarnya lagi.
Lanjut Kapolda NTB, Pada aspek keamanan, kedua fenomena di atas telah memunculkan beberapa implikasi negatif di masyarakat, seperti munculnya ragam kejahatan berdimensi baru, mencuatnya nilai-nilai primordial yang berlatar belakang kesukuan maupun keagamaan, serta pemanfaatan negatif dari media sosial maupun media online untuk penyebaran ujaran kebencian (hatespeech), hoax, dan pencemaran nama baik.
Dia menegaskan, Polri selaku penanggung jawab bidang keamanan dalam negeri, harus mampu merespon dan mengantisipasi setiap dinamika perkembangan dan perubahan tersebut secara cepat dan tepat.
“Salah satu upaya nyata yang dilakukan polri adalah menerapkan kebijakan Promoter (profesional, modern, dan terpercaya) dengan fokus pada 3 (tiga) kebijakan utama, yaitu peningkatan kinerja, perbaikan kultur, dan manajemen media,” jelasnya.
Dia juga mengatakan penerapan kebijakan ini dilakukan melalui strategi pro-active policing yang mendasari pada konsep utama pemolisian demokratik atau democratic policing.
“Untuk itu, Polri dalam menjalankan berbagai strategi dan kebijakan di atas, perlu didukung oleh sumber daya manusia (SDM) Polri yang berkualitas, yaitu personel Polri yang paham bagaimana menjalankan tugas pokok, fungsi, dan perannya sejalan dengan prinsip,” imbuhnya.
“Berdemokrasi itu mampu memegang amanat masyarakat yang diberikan kepadanya, serta senantiasa melayani masyarakat tanpa pamrih dan mampu mempertanggung jawabkan setiap tindakannya kepada rakyat selaku pemberi mandat,” terangnya.
Dia juga mengatakan bahwa pendidikan pembentukan Bintara Polri ini menjadi salah satu upaya penting dalam mewujudkan Polri yang Promoter.
“Dengan jumlah Brigadir yang mencapai 350.994 personel atau 79,2% dari jumlah total personel Polri, maka Bintara Polri merupakan garda terdepan dalam pelaksanaan tugas Polri,” ungkapnya.
Menurutnya, kinerja dan perilaku bintara Polri akan memberikan pengaruh besar terhadap citra dan penilaian masyarakat terhadap organisasi Polri.
Dia memaparkan, melalui penerapan kebijakan minimum zero growth dan sistem rekruitmen yang transparan, Polri diharapkan dapat menghasilkan Bintara Polri dengan memiliki kualifikasi umum maupun Bintara Polri dengan kualifikasi khusus.
Dia menyebutkan, pendidikan pembentukan Bintara Polri T.A. 2017/2018 telah mendidik 10.139 personel Polri, terdiri atas 9.578 polisi laki- laki dan 561 polisi wanita, dengan 9.939 Bintara Polri memiliki kualifikasi umum dan 200 Bintara Polri memiliki kualifikasi penguasaan teknologi informasi.
“Sedangkan Polda NTB melantik 144 Brigadir Polri,” ujarnya.
Dia menambahkan, bahwa selama proses pendidikan, para Bintara Polri ini telah dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan di Bidang Kepolisian, sebagai modal utama dalam menghadapi berbagai tantangan tugas di lapangan.
“Lebih khusus pada tahun 2018 ini, Polri akan menghadapi beberapa agenda nasional yang memerlukan konsentrasi dan langkah-langkah strategis dalam pengamanannya, antara lain pengamanan Pilkada Serentak 2018, tahapan Pemilihan Legislatif dan Pilpres 2019,” pungkasnya.
(Rahmat)
