Wakil Walikota Blitar, Santoso saat menerima penghargaan dari Menteri PPN RI, Bambang Brojonegoro didampingi Gubernur Jawa Timur, Soekarwo.
Surabaya, NewsMetropol – Wakil Walikota Blitar, Santoso yang mewakili Walikota Blitar, Saman Hudi Anwar, SH., menerima penghargaan DPD Award 2018 tingkat Propinsi Jawa Timur, Rabu (18/4).
Penghargaan diserahkan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia (PPN RI), Bambang Brojonegoro yang didampingi Gubernur Jawa Timur, Soekarwo dalam acara Musrembang RKPD Provinsi Jawa Timur di Surabaya.
“Penghargaan ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi kami sebagai warga Kota Blitar. Untuk masa depan hal ini akan menjadi acuan kami dalam membangun Kota Blitar,” kata Santoso.
Kepala Bappeda Kota Blitar, Djatmiko dalam kesempatan tersebut juga mengatakan, dengan penghargaan ini, Kota Blitar akan mewakili Provinsi Jatim maju di tingkat nasional untuk kategori kota.
Penilaian dan presentasi tingkat nasional akan dilakukan pada 21 April di Jakarta, sedangkan penghargaan pembangunan daerah untuk kategori kabupaten diraih Kabupaten Banyuwangi.
“Ada beberapa indikator penilaian PPD 2018. Diantaranya proses penyusunan RKPD tahun 2018. Proses penyusunan RKPD Kota Blitar dianggap sudah memenuhi semua unsur demokratik, teknokratik, dan politik,” jelas Djatmiko.
Ia menambahkan, penyusunan RKPD dilakukan melalui tingkat bawah ke atas. Diawali dari Musrenbang di tingkat RT, RW, kelurahan, dan kecamatan.
Musrenbang di tingkat RT, RW, kelurahan, dan kecamatan itu dilaksanakan secara demokratik. Kemudian, usulan-usulan yang masuk lewat Musrenbang tingkat RT, RW, kelurahan, dan kecamatan, itu diakomodir melalui rapat di forum perangkat daerah.
“Rapat di forum perangkat daerah ini memenuhi unsur teknokratik dalam penyusun RKPD Kota Blitar,” jelasnya
Selain itu, sambung Djatmiko, program yang diusulkan di RKPD juga harus terintegrasi dengan program prioritas di tingkat Provinsi Jatim dan di tingkat nasional.
Tak hanya itu, kata dia, Kota Blitar harus memiliki inovasi untuk mencapai program prioritas dengan efektif dan efisiensi anggaran.
“Itu menjadi kriteria penilaian untuk penghargaan pembangunan daerah,” kata Djatmiko.
(Irsal Pili)
