Para guru honorer saat menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor UPT Layanan Pendidikan Menengah Dikbud Provinsi NTB Kabupaten Bima pada Jum’at (6/4).
Bima, NewsMetropol – Ratusan guru honorer Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta di Kabupaten dan Kota Bima meradang.
Pasalnya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB dinilai mengeluarkan kebijakan diskriminatif karena tidak mengikutkan mereka dalam proses rekruitmen tenaga kontrak guru SMA/SMK/SLB yang akan digelar dalam waktu dekat.
Buntut dari kekecewaan itu, para guru honorer ini pun menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor UPT Layanan Pendidikan Menengah Dikbud Provinsi NTB Kabupaten Bima pada Jum’at (6/4).
Menurut Koordinator Lapangan (Korlap) Aksi tersebut, Syamsuddin AHZ, aksi tersebut diikuti oleh sekira 300 orang guru honorer SMA/SMK/SLB Swasta yang tersebar di Kota dan Kabupaten Bima.
“Aksi ini untuk memprotes tidak diikutkannya para guru honorer dari sekolah SMA/SMK/SLB swasta dalam proses rekruitmen tenaga kontrak guru yang akan digelar oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB. Kami minta ada kebijakan yang sama antara kami guru honorer Sekolah Swasta dengan mereka yang guru honorer sekolah Negeri. Rekruitmen guru kontrak itu hanya berlaku untuk guru honorer di sekolah Negeri saja. Inikan sangat diskriminatif sekali,” ujar pria yang mengaku sebagai Kepala SMK Al-Ikhlas Bima ini kepada NewsMetropol.
Mewakili guru honorer, Syamsuddin juga meminta kepada Gubernur NTB dan DPRD NTB agar dapat memperjuangkan aspirasi yang mereka suarakan sehingga dapat diperlakukan sama dalam proses rekruitmen guru-guru kontrak.
“Kami juga meminta agar pendaftaran rekruitmen guru kontrak ini didasari dengan SK pengangkatan sebagai guru honorer dan berharap agar tunjangan sertifikasi pendidikan mereka yang belum terbayarkan hingga hari ini dapat terbayarkan,” tegasnya.
Dia juga menuding kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah sangat diskriminatif karena selama ini terkesan ada pembedaan antara guru honorer sekolah Negeri dengan guru honorer sekolah swasta.
“Kalau sudah seperti ini keadaan yang harus diterima oleh para guru honorer. Maka mari kita sepakati untuk berjuang kembali agar soal guru honorer ini dikembalikan ke Kabupaten dan Kota saja,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala UPT Layanan Dikmen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Perwakilan Bima, Drs Abbas M Pd., kepada wartawan mengaku akan segera menyampaikan apa yang menjadi aspirasi guru honorer sekolah swasta itu kepada atasannya di Dinas Dikbud Provinsi NTB.
“Sudah ada dua amplop aspirasi yang sudah saya terima dari para demonstran itu untuk saya sampaikan segera kepada atasan saya hari ini. Tetap kita dengarkan apa yang menjadi aspirasi ini dan pengambil kebijakan itu adalah atasan saya di Tingkat Provinsi,” sahutnya.
(Amrin)
