Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) oleh Forum Wartawan Maritim Indonesia (Forwami) di Hotel Sunlake, Danau Sunter, Jakarta Utara, Rabu (11/4).
Jakarta, NewsMetropol – Dirut Pelindo II /IPC, Elvyn G Masassya melalui Direktur SDM dan Hukum Rizal Ariansyah, mengatakan, kehadiran Container Freight Station (CFS) Center Pelabuhan Cabang Tanjung Priok dapat menurunkan ongkos logistik di pelabuhan.
“Pembangunan fasilitas CFS Center merupakan bagian tak terpisahkan dari langkah Pelindo II untuk mewujudkan digital port,” ujar Rizal saat membuka Focus Group Discussion (FGD) bertema membedah peran CFS Center dalam menurunkan biaya logistic yang digelar oleh Forum Wartawan Maritim Indonesia (Forwami) di Hotel Sunlake, Sunter Jakarta Utara, Rabu (11/4).
Rizal juga mengatakan bahwa, pihaknya memahami keberadaan fasilitas CFS Center ini masih belum tersosialisasi dengan baik kepada para mitra maupun pengguna jasa.
“Karena itu kami berharap, FGD mampu menghasilkan kesepahaman tentang CFS dengan para pelaku usaha/asosiasi,” kata Rizal lagi.
Dia juga mengatakan, untuk menurunkan biaya logistik di Pelabuhan, diperlukan kerjasama yang sinergis antara semua stake holder terkait.
Sementara itu, Guna Mulyana dari Pelindo II mengatakan barang impor berstatus Less than Container Load (LCL) di Pelabuhan Tannjung Priok sekitar 2-3% dari total impor 2.800 TEUs per bulan.
Kata Guna, Pelindo II terus berupaya meningkatkan kinerja CFS Center agar memberikan layanan yang transparan dan standar yang nantinya menggunakan single billing.
Sedangkan Ketum DPP ALFI Yukky Nugrahawan Hanafi mengharapkan keberadaan CFS Center jangan sampai membuat lalulintas macet dalam pelabuhan.
Yukki mengatakan semua kegiatan logistik diharapkan focus untuk meningkatkan daya saing nasional di kawasan ASEAN yang sampai saat ini masih rendah.
Senda dengan itu, Kepala Bidang Pelayanan Pabean dan Cukai Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Pelabuhan Tanjung Priok, Ircham Habibi mengatakan Pelayanan kargo impor berstatus LCL di pelabuhan Tanjung Priok memerlukan standardisasi untuk menciptakan layanan yang efisien, efektif dan transparan.
Dia menerangkan, bahwa hingga saat ini belum ada standardisasi untuk layanan barang impor LCL di depo atau tempat penimbunan sementara (TPS).
Untuk diketahui dalam FGD yang digelar Forwami itu dihadiri para pelaku usaha, asosiasi pengguna dan penyedia jasa serta pejabat dari Kantor OP, Pelabuhan dan KPU BC di Jakarta.
(Risyaji)
