Surat undangan rapat lanjutan penyusunan modul penanganan pelanggaran pemilu dari Bawaslu RI.
Jakarta, NewsMetropol – Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI) saat ini tengah berupaya mematangkan kompetensi dan keahlian aparaturnya yang ada di seluruh Indonesia untuk bisa menangani pelanggaran Pemilu baik itu Pemilu Legislatif maupun Pemilu Presiden dan Wakil Presiden secara baik, profesional dan terukur.
Upaya itu salah satunya terlihat dari pematangan penyusunan modul untuk bimbingan teknis penanganan pelanggaran Pilleg dan Pilpres.
Terkait dengan upaya tersebut, Koordinator Divisi Hukum, Penindakan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Sultra diberi kepercayaan dan terpilih sebagai salah seorang anggota tim yang akan membantu penyusunan modul yang akan dibuat oleh Bawaslu RI.
“Ia bersama 4 Koordinator Divisi HPP dari Bawaslu provinsi lainnya diundang untuk membantu menyusun modul penanganan pelanggaran yang nantinya akan digunakan sebagai materi pegangangan bagi pelaksanaan bimtek kepada seluruh jajaran pengawas pemilu se-Indonesia,” ungkap Ketua Bawaslu Sultra, Hamiruddin Udu pada Sabtu (24/2).
“Tentu kepercayaan Bawaslu RI tersebut tidak terlepas dari doa, kerjasama semua pimpinan dan sekretariat Bawaslu Sultra serta support dari semua Panwas Kabupaten dan Kota serta seluruh jajaran pengawas pemilu se-Sultra,” imbuh Hamiruddin.
Di samping itu, lanjutnya, kepercayaan tersebut tidak terlepas dari doa dan kerjasama dari masyarakat Sultra yan hingga saat ini selalu memberi dukungan dan kepercayaan kepada Bawaslu Sultra dan jajarannya di dalam bekerja menjalankan amanat UU Pemilu di Bumi Anoa Sulawesi Tenggara ini.
“Kita berharap ke depan, Sultra bisa lebih cepat membangun konsolidasi demokrasi yang lebih matang dibandingkan daerah-daerah lain yang ada di Indonesia,” tambahnya.
Indikasi kematangan demokrasi Sultra kini sudah mulai terlihat. Sebagai contohnya adalah sikap para pimpinan Parpol se-Sultra yang turut hadir dan mendeklarasikan “Tolak dan Lawan Politik Uang serta Politisasi SARA” yang didorong oleh Bawaslu Sultra.
Selain itu, adanya gerakan dan komitmen bersama Paslon dan tim sukses paslon untk melaksanakan kampanye damai dan anti hoax.
“Diluncurkannya ‘Rumah Baruga’ yang diinisiasi oleh Polda Sultra, KPID dan Bawaslu Sultra serta komitmen insan pers di Sultra untuk mengawal pemilu di Sultra agar terlaksana secara demokratis merupakan kebanggaan kita semua. Semua itu bertujuan sama, yakni memastikan pelaksanaan pemilu terlaksana secara demokratis, sesuai aturan dan kondusif,” pungkas Hamiruddin.
(Ronal Fajar)
