Reporter : Mustaqim | Editor : Widi Dwiyanto
SULAWESI BARAT, NEWSMETROPOL.id – Pemerintah Provinsi Sulbar bersama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) berkomitmen mendorong percepatan penurunan stunting di Sulawesi Barat. Kegiatan Rapat Koordinasi Teknis Percepatan Penurunan Stunting bertempat di Hotel Maleo, Kamis (30/11/2023).
Masalah stunting menjadi perhatian serius bagi pemerintah Pusat untuk di Sulbar, sehingga upaya menekan masalah stunting terus di maksimalkan.
Kepala BKKBN RI Hasto Wardoyo mengatakan, Sulawesi Barat merupakan daerah dengan perlakuan khusus untuk penanganan stunting.
“Provinsi Sulawesi Barat spesialis case karena peluang demografi akan menutup lebih cepat dibandingkan rata-rata yang lain, bisa 2035 sampai 2039,” ungkap Hasto.
“Secara teori 2034 padahal ipm-nya kan masih rendah salah satu sebabnya karena disini memang kedatangan tenaga-tenaga yang sudah cukup dewasa usianya sehingga memacu Sulbar bonus demografinya bisa lebih cepat,” kata Hasto.
Hasto menambahkan, bahwa Sulbar dengan bonus demografi yang dimilikinya bisa lebih cepat dan menguntungkan, namun jika stuntingnya tidak lebih cepat turun maka itulah yang dinilai akan merugikan.
“Makanya harapan saya kita dipusat maupun daerah harus dimaksimalkan untuk penanganan stunting khususnya di wilayah Sulbar ini. Pemerintah Pusat telah meluncurkan anggaran yang cukup besar untuk penanganan stunting di Provinsi Sulawesi Barat,” jelasnya.
“Anggaran tahun lalu semua dinaikkan dan di Sulbar lebih besar dibandingkan Provinsi lain, termasuk DAK fisik. Sementara di Provinsi lain ada yang tidak didapat, tapi kalau Sulbar selalu diberikan dan Kementrian Kesehatan katakan, kalau diSulbar semua kabupaten kota dapat tapi kalau provinsi lain tidak seperti di sini,” ucap Hasto.
Seluruh anggaran tersebut dapat digunakan untuk membeli kebutuhan gizi makanan, termasuk bantuan untuk Puskesmas.
Sekertaris Daerah Provinsi Sulbar Muhammad Idris mengatakan yang terpenting adalah bagaimana membangun kolaborasi dalam mengeksekusi masalah stunting.
“Karena kebijakan sudah jelas dukungan dari pemerintah khususnya dari BKKBN luar biasa tapi kadang tadi yang disampaikan daya serapnya menjadi rendah dan itu menjadi perhatian,” ucapnya.
Ia pun meminta perhatian serius pemerintah kabupaten agar melihat masalah ini menjadi sebuah opportunity yang tidak boleh dibiarkan dan dikelola dengan sembarangan.
“Dari kepedulian kita untuk memaksimalkan sumber daya yang tersedia, merupakan sebuah solusi untuk menyelesaikan masalah stunting,” tutup Hasto.
