Presiden Jokowi saat membuka Kongres Ekonomi Umat Tahun 2017 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Sabtu (22/4). Foto: Humas Setkab RI.
Jakarta, Metropol – Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, dirinya sangat memahami keinginan masyarakat kecil di pedesaan. Keinginan tersebut diketahuinya setelah hampir setiap minggu, 3-4 hari Jokowi berada dan menyelami kehidupan masyarakat kecil di desa.
Kata dia yang diinginkan oleh masyarakat kecil, baik oleh buruh tani, petambak kecil, nelayan-nelayan kecil, yaitu agar mereka bisa mendapatkan ekonomi nasional dengan baik.
“Oleh sebab itu, kita keluarkan yang namanya kebijakan pemerataan ekonomi yang isinya mengenai redistribusi aset dan reforma agraria, kemudian yang kedua mengenai kemitraan,” ujar Presiden Jokowi saat Kongres Ekonomi Umat Tahun 2017 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Sabtu (22/4) kemarin.
Menurut Presiden, kebijakan distribusi aset dan reformasi agraria dilatar belakangi karena saat ini dari 126 juta hektar bidang tanah yang ada, baru 46 juta hektar tanah yang telah disertifikatkan. “Artinya, masih 60% lebih bidang-bidang tanah yang ada, belum disertifikatkan,” ujarnya lagi.
Lanjutnya, keadaan tersebut disebabkan karena masyarakat di desa, di daerah, tidak memiliki biaya untuk menyertifikatkan tanahnya. Selain itu karena tanah-tanah tersebut berada pada posisi-posisi yang tidak seharusnya untuk pemukiman maupun untuk lahan-lahan garapan.
Masih kata Presiden, saat ini pemerintah telah mengumpulkan 21,7 hektar lahan, terdiri atas 12,7 juta hektar lahan hutan dan 9 juta hektar lahan lainnya, yang nantinya akan dibagikan ke masyarakat. Tetapi Presiden Jokowi mengingatkan bahwa, redistribusi aset reforma agraria itu bukan bagi-bagi lahan. “Saya tidak mau kita hanya membagi-bagi, kemudian tanah itu dijual lagi oleh rakyat kepada yang gede-gede yang tidak ada artinya,” tegas Presiden.
Mengenai skema pembagiannya, Presiden meminta agar dibicarakan secara rinci, guna mengetahui produktif atau tidak produktifnya tanah tersebut. Namun yang paling penting bahwa tanah tersebut tidak bisa dibiarkan terlantar dan menjadi tidak produktif atau malah di perjualbelikan. “Ini tidak boleh terjadi,” terang Presiden.
Oleh sebab itu, Presiden berharap agar yang dibuat adalah betul-betul sebuah skema yang harus produktif untuk rakyat, produktif untuk umat, produktif untuk semuanya, sehingga dapat memperkecil kesenjangan dan ketimpangan sosial masyarakat.
Dalam Kongres Ekonomi Umat itu, Presiden Jokowi menginginkan dibahas secara detail dan mendalam mengenai redistribusi, agar pemerintah mendapatkan masukan-masukan yang detail, konkret, dan riil, sehingga redistribusi aset tersebut dapat segera dilakukan dan diputuskan untuk diberikan kepada umat, kepada rakyat, kepada koperasi ataupun kepada pondok.
Sedangkan pada program Kemitraan yang ditawarkan oleh pemerintah, Presiden Jokowi mengaku telah mengutus beberapa Menteri untuk berbicara kepada pengusaha-pengusaha besar. Hal itu dimaksudkan agar mereka mau untuk bermitra dengan pelaku ekonomi mikro, ekonomi kecil, dan ekonomi menengah, dalam sebuah kemitraan yang saling menguntungkan. “Tetapi yang besar untungnya kecil, yang mikro untungnya besar,” jelas Presiden.
Pada program kemitraan tersebut, Presiden menegaskan, akan memberikan penekanan kepada pengusaha-pengusaha besar. “Ini yang akan saya paksa, bukan saya ajak lagi. Karena ini menyangkut nantinya kemitraan yang betul-betul besar dan rakyatlah nantinya yang diuntungkan,” tegas Presiden.
Untuk itu, Presiden Jokowi meminta kepada Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH. Ma’ruf Amin agar program tersebut dibahas dan juga dirumuskan, sehingga pemerintah mendapatkan sebuah masukan-masukan yang sudah rinci yang pada akhirnya pemerintah tinggal memanggil, memutuskan, dan melaksanakan rekomendasi tersebut.“Siapa siapa sambung dengan siapa, produk apa sambung dengan perusahaan apa. Inilah yang ingin kita kerjakan,” kata Presiden.
Presiden juga menekankan, bahwa pemerintah menunggu masukan-masukan dari Kongres Ekonomi Umat untuk kepentingan rakyat, untuk kepentingan masyarakat dan untuk kepentingan umat.
Hadir dalam Pembukaan Kongres Ekonomi Umat itu, para ulama, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Mensesneg Pratikno, dan Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki.
(MD/Humas Setkab RI)
