Pjs Bupati Lombok Barat, H. Lalu Saswadi saat mengadakan Silaturrahmi dengan para Kepala Desa dan Ketua BPD Se-Kecamatan Kuripan, Kediri, dan Labuapi di Aula Kantor Camat Kuripan, Rabu (7/3).
Giri Menang, News Metropol – Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Lombok Barat (Lobar) H. Lalu Saswadi berang.
Hal tersebut dipicu karena maraknya aduan tentang pelanggaran pemilu yang diduga dilakukan oleh Perangkat Desa dan Aparatur Sipil Negara (ASN) di jajaran Pemkab Lobar.
“Mestinya Panwaslu melakukan sosialisasi, Jadi kita tahu batasan-batasan yang boleh dan tidak boleh,” ujar Saswadi di hadapan para Kepala Desa dan Ketua BPD Se-Kecamatan Kuripan, Kediri, dan Labuapi saat mengadakan Silaturrahmi, di Aula Kantor Camat Kuripan, Rabu (7/3).
Selain itu, Saswadi menyatakan bahwa tolak ukur Pilkada sukses adalah tingkat kehadiran masyarakat di TPS.
“Jangan sampai dari empatratusan ribu lebih masyarakat Lobar yang memiliki hak pilih, hanya separuh yang berpartisipasi ke TPS,” lanjut Saswadi yang saat itu melakukan kunjungan Roadshow Koordinasi ke seluruh kecamatan se-Kabupaten Lombok Barat.
Bagi Pjs Bupati itu, walaupun hal tersebut adalah tugas bersama KPU dan Panwaslu, namun Pemerintah juga punya kewajiban yang sama.
Dalam kesempatan yang sama Saswadi mengingatkan kepada seluruh Kepala Desa agar dokumen-dokumen pertanggung jawaban kegiatan pembangunan kemasyarakatan di tahun 2017 sudah harus disiapkan dalam rangka membantu audit yang diselenggarakan BPK.
Selain dokumen yang diperlukan, lebih lanjut Saswadi mengingatkan, bahwa BPK turun untuk mengecek secara fisik seluruh kegiatan pembangunan kemasyarakatan yang telah dilaksanaknan.
“Sejauh ini Lobar telah meraih Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama tiga kali secara berturut-turut dengan dokumen yang lengkap tersebut, tidak menutup kemungkinan jika Lobar akan meraih WTP lagi untuk ke empat kalinya,” pungkasnya.
(Rahmat)
