Suasana rapat koordinasi stakeholders yang diselenggarakan oleh Panwaslu Kabupaten Lombok Barat dalam rangka pengawasan pelaksanaan pemilu, di Hotel Puri Sharon Senggigi, Sabtu (10/3).
Giri Menang, NewsMetropol – Dalam rangka mewujudkan Pilkada Serentak yang adil dan damai, keberadaan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) menjadi sorotan.
Terutama di Kabupaten Lombok Barat (Lobar) Panwas sering dianggap lamban dalam bekerja, terutama karena tidak melakukan sosialisasi tentang materi pelanggaran dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2018.
Menyikapi tudingan tersebut, Ketua Panwaslu Lobar, Lalu Arjuna Surya Nursiwan, SH beberapa waktu lalu membantahnya dengan keras.
Dan untuk membuktikan tudingan itu tidak benar, Panwaslu Lobar pun menyelenggarakan acara rapat koordinasi stakeholders dalam rangka pengawasan pelaksanaan pemilu di Hotel Puri Sharon Senggigi, Sabtu (10/3).
“Seperti sebuah permainan, maka kami ini seperti wasit. Harus berlaku adil,” ujarnya menampik tuduhan itu.
Iwan lalu menjelaskan aneka tahapan yang dilaksanakan oleh timnya dalam melaksanakan pengawasan, mulai dari tahapan prefentif sampai kepada penindakan.
“Panwaslu terikat pada dua konteks dalam bekerja, yaitu administratif dan hukum,” ujarnya lagi.
Hal senada juga disampaikan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) NTB, M. Khuwailid yang menyatakan bahwa seluruh orang yang berkepentingan terhadap Pemilu adalah stakeholders.
“Masing-masing stakeholder itu tidak bisa dipisahkan dalam event itu. Semuanya terikat,” ujarnya.
Dia juga menegaskan kesederajatan Peserta, Penyelenggara, Pemerintah, dan Media dalam tugasnya masing-masing terhadap Pemilu.
Khuwailid lalu menyentil satu kasus yang dilaporkan oleh salah satu pasangan calon tentang pengerusakan baliho di Desa Cendimanik.
“Mestinya tugas menurunkan baliho itu adalah keharusan tugas paslon atau timnya. Kadus itu tidak salah, hanya tidak memiliki wewenang saja,” ujarnya tegas.
Dalam kesempatan yang sama, Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Lobar, H. Lalu Saswadi mengingatkan agar para paslon melaksanakan proses Pilkada secara bermartabat.
Ia meminta semua Paslon terlibat aktif dalam menjaga kedamaian, menjaga keamanan, dan saling mengadu visi.
“Kalau ada riak-riak kecil, sudah biasa dalam demikrasi,” ujar Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTB itu.
Saswadi pun di kesempatan itu mengingatkan agar seluruh stakeholders terlibat aktif dalam meningkatkan partisipasi pemilih di hari H di TPS.
“Pilkada saat ini kan satu putaran. Jangan sampai hanya 60% saja. Memang benar DPT di Lobar lebih dari 500an ribu, tapi kalau yang datang di TPS hanya 100 ribuan, kan sayang,” ujar Saswadi.
Hadir sebagai narasumber juga dalam acara tersebut adalah Kasi Intel Kejari Mataram dan Kasat Serse Polres Lobar.
(Rahmat)
