Jakarta, NewsMetropol – Ketua Umum DPP Pemuda Solidaritas Merah Putih, Anshar Ilo menyesalkan kasus suap infrastruktur yang melibatkan Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah.
Sebagaimana diketahui, Nurdin Abdullah sebelumnya ditetapkan tersangka oleh KPK, NA melantik secara resmi dan membacakan sumpah jabatan kepada 11 Kepala daerah terpilih di Pilkada Serentak 2020 di Sulsel, Jum’at (26/2).
Anshar Ilo mengungkapkan bahwa kasus penangkapan Gubernur Sulsel adalah peristiwa yang mencoreng nama baik Sulsel di kancah nasional.
Terlebih lanjut dia, selama ini Nurdin Abdullah dikenal dengan sosok pemimpin yang inovatif, bersih dan berintegritas dengan berbagai penghargaan nasional dan luar negeri yang dia peroleh.
Kata Anshar, melalui peristiwa ini menjadi pengalaman berharga bagi kepala daerah lainnya, terlebih yang baru-baru ini di lantik, untuk lebih mengetahui batas-batas wewenangnya agar tidak terjerat penyalahgunaan kekuasaannya sebagai Kepala daerah.
“Ini menjadi momen pembelajaran bagi Kepala daerah di seluruh Indonesia, khususnya di Sulsel. Agar senantiasa tidak sesekali menyalagunakan wewenang kekuasaannya untuk memperkaya diri, mengkhianati amanat rakyatnya,” ujar Anshar di Jakarta, Senin (1/3).
Sebagai putra daerah asal Sulawesi Selatan, Anshar Ilo mengaku prihatin terhadap kabar nasional yang menjadi headline dan aktual yang terus mengulas kasus OTT yang ikut menyeret nama baik daerah Sulawesi Selatan.
Anshar menambahkan, Pejabat publik memiliki kewenangan yang besar sehingga potensi penyelewengan selalu terbuka lebar, setiap tanda tangannya mempengaruhi kebijakan dan kuasanya.
“Kebijakan yang diinginkan tentunya adalah kebijakan yang berpihak kepada orang banyak, bukan untuk kepentingan pribadi, keluarga, kolega, rekanan atau kelompok tertentu saja,” imbuhnya.
Diapun mengingatkan para kepala daerah untuk mengambil pelajaran penting dari kasus yang menimpa orang nomor satu di Sulsel itu.
“Hikmah yang dapat diambil buat kepala daerah, agar tidak terlena dengan tawaran gravitasi, suap menyuap dari pihak manapun yang membuat kepala daerah terjerat kasus korupsi,” imbuhnya.
“Yang tidak kalah penting yang harus di hindari adalah praktek nepotisme, andil orang-orang terdekat, kolega dan keluarga yang ikut-ikut mencampuri urusan proyek pemerintahan, sebaiknya itu dihindarkan,” jelas politisi Golkar Sulsel ini.
(Red)
