Mataram, NewsMetropol – Dalam rangka memeriahkan Hari Dharma Karya Dhika tahun 2021, Kementerian Hukum dan HAM RI menyelenggarakan kegiatan Lokakarya Zona Integritas Menuju WBK/WBBM, Kepala Kanwil Kemenkumham NTB bersama jajaran turut serta dalam kegiatan secara daring, Senin (04/10/2021).
Staf Ahli Bidang Penguatan Reformasi Birokrasi, Iwan Kurniawan, menyebutkan kegiatan ini mengangkat topik peran Kemenkumham dalam mewujudkan pemerintah yang profesional dan berintegritas tinggi, serta mampu menyelenggarakan tata kelola pemerintah yang baik.
Membuka acara, Wakil Menkumham, Eddy O.S Hiariej mengatakan terdapat 3 kata kunci dalam memberantas korupsi, berdasarkan Konferensi PBB United Nation Convention against Corruption, yaitu integritas, akuntabilitas, dan transparansi. Itulah mengapa pembangunan zona integritas menjadi penting karena kata kunci pertama dalam membasmi KKN adalah integritas.
Dengan dilengkapi akuntabilitas dan transparansi, maka lahirlah profesionalisme dalam melaksanakan pekerjaan.
Eddy juga menegaskan bahwa inti dari korupsi adalah penyuapan serta gratifikasi, untuk itu menghindari gratifikasi menjadi hal yang penting.
“Ketika seseorang bisa menghindari gratifikasi, maka dengan sendirinya suap akan terhindari. Secanggih apapun pengawasan yang dilakukan tetapi tidak didukung dengan integritas, maka berbagai modus dalam mengelabui peraturan akan muncul. Ketika kita bisa menjaga integritas, melalukan pekerjaan secara transparan dan akuntabel, maka pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM adalah keniscayaan,” tegas Eddy.
Dalam amanatnya, Andap Budhi Revianto selaku Sekretaris Jenderal Kemenkumham menyampaikan efektivitas ZI sangat ditentukan oleh komitmen pimpinan dan seluruh jajaran. Seluruh jajaran harus tersosialisasikan dengan baik, sehingga paham betul dengan pembangunan zona integritas di unit kerjanya.
Tahapan yang paling penting dalam rangka meningkatkan WBK/WBBM adalah pembangunan SDM, sistem dan integritas melalui berbagai perubahan dan perbaikan yang terencana, masif, kompresif dan sistematis.
Inspektur Jenderal Kemenkumham, Razilu menerangkan selama tahun 2021, TPI telah melakukan monitoring dan memberikan penguatan kepada 477 satuan kerja yang mengikuti kontestasi WBK/WBBM.
Razilu berpesan rekomendasi dan arahan yang telah diberikan oleh TPI agar ditindaklanjuti dengan baik. Di samping itu, ekspresi kesungguhan dalam pembangunan zona integritas yang tertuang melalui jingle, yel-yel, dan banner agar diinternalisasikan nilai-nilai dan pesan-pesan yang terkandung di dalamnya.
(Rahmat)
