Tampak warga saat menggelar unjukrasa di kantor BPN Kabupaten Lebak, Selasa (6/11).
Lebak, NewsMetropol – Puluhan warga yang tergabung dalam Koalisi Lembaga Bersatu (KLB) menggelar aksi unjukrasa di depan Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Lebal, Selasa (6/11).
Koordinator Lapangan Aksi, Yayat Ruyatna Korlap mengatakan, dalam aksi ini puluhan warga mendesak tim apresial membatalkan dan mengkaji ulang penetapan harga lahan tanah warga di Kampung Pasir Gendok, Desa Bojongleles, Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak.
“Warga juga mendesak kepada Kepala Kanwil dan Menteri ATR/BPN mencopot Kepala Kantor ATR/BPN Kabupaten Lebak karena dinilai tidak mampu menyelesaikan permasalahan yang terjadi,” katanya.
Menurut Yayat, dalam penetapan harga pembebasan lahan oleh tim apreisial dituding sepihak, karena tanpa melalui musyawarah dengan pemilik lahan.
“Hal ini merupakan sepihak, karena warga hanya disodorkan untuk tandatangan. Tentu perlakuan tersebut bentuk intimidasi,” ujarnya.
Yayat menjelaskan, harga pasaran tanah di Kampung Pasir Gendok, Desa Bojongleles saat ini berkisar Rp.400 ribu hingga Rp.500 ribu permeter. Akan tetapi, tim apreisial menetapkan harga Rp.250 ribu sampai Rp.340 ribu permeternya.
Dari mana tim apreisial bisa menetapkan harga seperti itu, padahal di Blok yang sama ada tanah pejabat di Pemkab Lebak yang dihargakan Rp.1,4 juta dan Rp.1,5 juta permeter.
“Ini tidak adil di lokasi blok yang sama harga tanah berbeda, ada apa ini tim apresial. Maka, kami mendesak kepada kepala Kanwil dan Menteri ATR/BPN mencopot kepala kantor ATR/BPN Lebak karena sudah menyengsarakan warga,” jelasnya.
“Kepala BPN Lebak sebagai ketua tim pembebasan lahan jalan tol harus bertanggungjawab dengan carut marutnya permasalahan pembebasan lahan tersebut,” tambah Yayat.
Pantauan di lokasi, aksi puluhan warga itu mendapat pengawalan ketat dari anggota Dalmas Kepolisian Resort (Polres) Lebak.
Sejumlah perwakilan akhirnya diterima oleh pihak Kantor ATR/BPN Lebak untuk beraudiensi, sedangkan hingga berita ini diturunkan belum mendapatkan konfirmasi dari kepala kantor ATR/BPN setempat.
(Syarifudin)
