Wakil Walikota Batu Punjul Santoso saat berkomunikasi dengan PKL, Senin (23/7).
Batu, NewsMetropol – Ketua Paguyuban Pedagang Niaga Sipil (PNS), Puspita Herdi Sari mengatakan, relokasi PKL seputaran Alun-alun yang terdiri dari 5 Paguyuban yaitu PKL PNS, PKL Sudiro, PKL Kartini Atas, PKL Kartini Bawah, PKL Pasar Laron yang diakomodir oleh Diskoperindag Kota Batu tak sesuai harapan.
Hal itu disampaikannya disela-sela kegiatan penataan lokasi bagi anggota paguyubannya, Senin (23/7).
Puspita atau yang lebih dikenal Pipit mengatakan, dengan ditempatkannya di daerah ini, secara otomatis akan berbenturan dengan toko yang berada di posisi belakang.
“Kalau ingin merelokasi harusnya tidak meggunakan fasilitas umum, apalagi pendampingan juga tidak total,” tuturnya.
Puspita menjelaskan, dengan melihat kondisi sekarang perlu dipertanyakan apakah jalan umum ini layak sebagai tempat relokasi?
“Kalau sama-sama di tempat umum, apa bedanya dengan tempat yang lama? sindirnya dengan nada kesal.
Menambah dari Ketuanya, Koordinator PNS, Okky mengatakan, dari awal pihaknya sudah menyampaikan kepada Diskoperindag yang diwakili oleh Bapak Inol, agar di cek lapangan terlebih dahulu, karena teori tidak sama dengan prakteknya, karena kotak pembatas yang telah di buat tidak sesuai dengan keadaan.
“Usulan kami tadi agar rombong diturunkan lebih dahulu sehingga kita tahu kekurangannya, namun karena tidak dilakukan sekarang ada sekitar 30 anggota PNS yang berjualan aksesoris, pakaian dan kedapan juga belum tercover. Sedangkan tempat sudah tidak ada lagi, sudah di plot oleh PKL lain,” jelasnya dengan kecewa.
“Kalau kami bersikeras, ada anggapan kami yang ingin menggila dan mau menang sendiri, karena itu saat ini kami tidak berjualan dulu sambil menunggu respon dinas terkait untuk menyikapinya,” tambah Okky.
Dikatakannya kembali, memang jika pemerintah yang bibacara rakyat harus menerima dan menyesuaikan, tapi apakah harus seperti ini? Dan apakah fasilitas umum layak jadi tempat relokasi?
Disisi lain, Mantan Ketua Pasar Senggol Batu, Kristian Adi Candra mejelaskan, keadaan carut marut itu dinilai karena Pemerintah tidak konsisten dan lemah.
Alasannya, kata dia, sebelum dilakukan relokasi, sehari sebelumnya dihadapan Walikota Batu Dewanti Rumpoko telah ada komitmen seluruh Paguyuban yang melebur jadi PKL KWB.
Namun dalam perjalanan proses relokasi yang dihadiri oleh Wakil Walikota Batu Punjul Santoso itu, mereka mengingkari dan meminta di koordinir masing-masing paguyuban.
Tapi tetap saja Pemerintah mengiyakan, kata dia, Ini adalah kesalahan yang diteruskan oleh Pemerintah. Seharusnya jika memang tidak bisa menjaga konsistensi sebuah kesepakan maka proses relokasi dibatalkan saja.
“Melihat keadaan ini, saya Pribadi mengundurkan diri dengan tidak ikut masuk dalam relokasi PKL,” tutur Candra.
Sementara itu Wakil Walikota Batu Punjul Santoso yang pada pagi hari hadir, bertatap muka langsung dengan para PKL di Ganesha Kota Batu menjelaskan, bahwa kedatanganya hanya menyaksikan proses relokasi yang melibatkan anak-anak berkebutuhan khusus. Hal ini dimaksud agar saat pengundian tempat tidak ada dugaan tidak jujur.
Namun karena beberapa alasan diantaranya pertimbangan dalam satu contoh, apabila para penjual yang sama dagangannya dijadikan satu, kemudian salah satu diantara mereka tidak laku, hal tersebut bisa memicu persilihan.
“Menimbang hal demikian, kemudian monggo saya serahkan untuk dimaping sendiri, kalau tidak sukses maka Pemkot yang atur sesuai klaster,” kata Punjul.
Sebetulnya, tambah Wakil Walikota itu, pengundian tempat pada hari ini adalah perwakilan Paguyuban, namun karena ketuanya tidak sempat mensosialisasikan hasil kesepakatan sebelumnya, mereka berdatangan semua ke gedung Ganesha.
Masih Kata Punjul, dengan kondisi real yang sudah di hitung oleh pegawainya, maka jumlah PKL yang mencapai sekitar 249 orang, telah terverifikasi oleh Diskoperindag.
“Semuanya bisa tercover, sehingga mereka bisa berjualan sambil menunggu tempat yang representative,” harapnya.
(Yud/Rin)
