Kabiro Umum Bakamla Dampingi Sosialisasi Reformasi Birokrasi di SPKKL Sambas

Sosialisasi Reformasi Birokrasi di Stasiun Pemantauan Keamanan dan Keselamatan Laut Sambas.

Sambas, NewsMetropol – Kepala Biro Umum Bakamla Brigjen TNI Marinir Sandy M. Latief mendampingi tim Reformasi Birokrasi Bakamla mensosialisasikan Reformasi Birokrasi di Stasiun Pemantauan Keamanan dan Keselamatan Laut Sambas, Selasa (24/7).

Kegiatan itu digelar usai menghadiri peresmian Desa Kuala di Kabupaten Sambas sebagai Desa Maritim oleh Bupati Sambas H. Atbah Romin Suhaili, LC.

Dalam kesempatan tersebut, Brigjen Sandy berpesan agar para pengawak SPKKL sebagai perwakilan Bakamla di daerah selalu menjaga keamanan situasi kantor, menjaga ketertiban dan kebersihan serta menjaga dan merawat semua peralatan dan perlengkapan kantor yang dimiliki karena semua itu adalah aset negara.

Baca Juga:  Pemerintah Kecamatan Panggarangan Gelar Pisah Sambut

Ditambahkannya pula, agar seluruh personel mengikuti dengan seksama materi RB yang disampaikan, karena penting bagi seluruh ASN untuk menjadi dasar dalam pelaksanaan tugasnya.

Pertemuan itu sekaligus menjadi media untuk saling memberikan masukan terkait situasi dan kondisi terkini tentang keamanan dan keselamatan laut.

Sementara itu, Kasubdit Kerja Sama Dalam Negeri Eli Susiyanti, S.H., M.H., M.M. yang juga merupakan wakil ketua tim percepatan RB Bakamla dalam materinya mengatakan ada 8 area perubahan yang harus dipahami oleh aparatur negara, tidak terkecuali oleh ASN Bakamla di SPKKL Sambas.

Kata dia, melalui 8 pilar itulah dilakukan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap system penyelenggaraan pemerintahan untuk tercapainya Good Governance.

Baca Juga:  Pemerintah Kecamatan Panggarangan Gelar Pisah Sambut

Lanjutnya, begitupula tentang komitmen pimpinan tertinggi Bakamla untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui 8 pilar yang menjadi area perubahan dalam program percepatan reformasi birokrasi.

“Kedelapan pilar tersebut adalah Manajemen Perubahan, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Aparatur, Penataan dan Penguatan Organisasi, Penataan Tata Laksana, Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur, Penataan Peraturan dan Perundang-Undangan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik,” jelasnya.

(Deni M/Humas Bakamla)

KOMENTAR
Share berita ini :