Pembekalan

Kapolri Jenderal Polisi Prof. H. Muhamad Tito Karnavian, P.Hd, bersama Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto saat konferensi pers di Gedung Olahraga Ahmad Yani Mabes TNI Cilangkap, Rabu (18/7).

Jakarta, NewsMetropol – Kapolri Jenderal Polisi Prof. H. Muhamad Tito Karnavian, P.Hd, bersama Marsekal TNI Hadi Tjahjanto memberikan pembekalan kepada 724 orang Calon Perwira Remaja (CAPAJA) tahun 2018 yang terdiri dari Akademi Kepolisian 278 orang dan Akademi TNI 446 orang (TNI AD : 225 orang, TNI AL : 102 orang, TNI AU : 119 orang) bertempat di Gedung Olahraga Ahmad Yani Mabes TNI Cilangkap, Rabu (18/7).

Kegiatan ini dihadiri oleh Kalemdiklat Polri Komjen Pol Drs. Unggung Cahyono, jajaran Pejabat Utama Mabes Polri, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Mulyono, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Siwi Sukma Adji,SE, MM, Kepala Staf Angkatan Laut Marsekal TNI Yuyu Sutisna, SE, S.Sos, MM, Danjen Akademi TNI Laksamana Madya TNI Aan Kurnia,S.Sos beserta Pejabat Utama TNI lainnya, dan Para Gubernur Akademi.

Acara diawali dengan laporan CAPAJA Angkatan Darat kepada Kapolri yang dilanjutkan dengan kata pengantar dan pembacaan riwayat hidup Kapolri oleh Danjen Akademi TNI, Laksamana Madya TNI Aan Kurnia, S.Sos.

Pembekalan2

Pembekalan1

Calon Perwira Remaja (CAPAJA) TNI-Polri tahun 2018 saat memberikan penghormatan kepada Kapolri dan Panglima TNI

Kapolri Jenderal Polisi Prof. H. Muhamad Tito Karnavian, P.Hd, menyampaikan bahwa hal yang harus dikritisi sebagai seorang sarjana terkait keberagaman Indonesia dengan 714 suku dan 1.100 bahasa daerah di satu sisi dipandang berpotensi menimbulkan perpecahan, namun di sisi lain keberagaman Indonesia masih dapat bersatu karena sumpah pemuda pada tahun 1928 dan Proklamasi Kemerdekaan tahun 1945.

Baca Juga:  Polda Banten Ucapkan Selamat HUT ke-74 Grup 1 Kopassus

Kapolri mengingatkan, bahwa jika ingin melemahkan suatu negara dapat di adu domba dengan anggota TNI-Polrinya.

“Untuk itu, solidaritas TNI-Polri yang bertanggung jawab dalam menjaga stabilitas keamanan patut untuk dipertahankan karena TNI dan Polri memiliki peran yang sangat penting dan tersebar diseluruh Indonesia dengan jumlah personel yang besar, persenjataan, militan dan komando tunggal,” ujarnya.

Lebih rinci lagi, Kapolri menjelaskan potensi perpecahan yang pertama terkait faktor ekonomi, dimana kondisi Indonesia saat ini masih didominasi oleh kelompok low class sehingga tergolong belum mampu membangun kesejahteraan masyarakatnya, sementara negara yang kuat adalah negara dengan kelas menengahnya lebih besar.

Kedua, faktor ekternal politik internasional dunia. Demokrasi dan euforia yang masuk di Indonesia dapat menyebabkan konflik horizontal di kalangan bawah, karena memberikan ruang untuk berserikat, berkumpul dan menyampaikan pendapat dimuka umum.

“Hal ini dapat memicu potensi berkembangnya ideologi radikal yang berlawanan dengan Pancasila,” kata Kapolri.

Akan tetapi, Kapolri juga menyarankan bahwa demokrasi yang terlalu bebas memiliki dampak positif dan negatif, solusinya adalah kembali ke Demokrasi Pancasila dengan prinsip-prinsip kepancasilaan.

“Karena didunia ini tidak ada pemerintahan dunia sehingga siapa yang kuat dialah yang menang, menjadikan kompetinsi global saat ini diwarnai dengan kompentisi ekonomi untuk saling menguasai,” terangnya.

Menurut Kapolri, pada era modern cyber attack dapat digunakan untuk menguasai negara lain dengan memfokuskan sasaran kepada sektor energi, finansial dan transportasi tanpa harus berperang secara konvensional.

Dengan menjaga pertumbuhan ekonomi diatas 5%, stabilitas politik dan kemanan Indonesia mempunyai potensi untuk menjadi Negara yang dominan atau major power karena telah didukung dengan memiliki populasi yang besar, sumber daya alam melimpah dan wilayah yang luas.

Baca Juga:  Lewat Talkshow Bidpropam Polda Banten Sosialisasikan Layanan Pengaduan Masyarakat Berbasis QR Code

Selain itu Kapolri menjelaskan, bahwa dari berbagai survei, TNI-Polri masih dipercaya oleh publik. Sehingga meningkatkan kinerja TNI-Polri untuk menjaga stabilitas keamanan dengan memberikan kesan yang baik dan tidak arogan terhadap masyarakat menjadi perkara wajib bagi TNI-Polri.

“Tentunya diiringi juga dengan pemberlakuan award dan punishment untuk terus memotivasi seluruh anggota,” imbuhnya.

Seorang pemimpin, kata Kapolri, harus memiliki power, follower dan konsep, selain metodelogi dan referensi yang baik juga membutuhkan knowledge.

“Pengetahuan dapat didapatkan dengan pengalaman sendiri dan pengalaman orang lain, jangan berhenti di STKR, ambillah jenjang pendidikan yang lainnya untuk terus berkompetisi dengan transparan,” tuturnya.

Acara dilanjutkan dengan Pembekalan dari Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto yang menyampaikan, bahwa mengikuti pendidikan akademi tidaklah mudah harus mengikuti segala aturan yang ada karena CAPAJA harus menjadi perwira yang pintar, modern, dan militan.

CAPAJA akan diliantik oleh Presiden pada Kamis (19/07/2019) mendatang dengan harapan dapat menjadi seorang pemimpin. Panglima TNI juga mengingatkan jangan pernah berhenti untuk belajar dan berlatih, karena posisi sebagai pimpinan akan terus berputar.

Panglima TNI juga menyinggung tentang Revolusi industri 4.0 yang berpotensi membawa perubahan antara lain, ancaman cyber dan rekasaya biologis.

Sejalan dengan yang disampaikan Kapolri, kata dia, bahwa sinergitas TNI-Polri harus tetap solid dalam menjaga keutuhan NKRI.

“Hal ini perlahan kami buktikan dengan amannya Pilkada 2018. Namun perlu diingat sebentar lagi kita akan melaksanakan perhelatan akbar Asian Games, pertemuan IMF dan World Bank dan Tahapan Pemilu 2019, menjadikan TNI-Polri tidak boleh lengah,” pungkasnya.

(MP/DivHumasPolri)

KOMENTAR
Share berita ini :