Kapolri Jenderal Polisi Drs. M. Tito Karnavian M.A., Ph.D, dalam sambutanya pada Apel Kasatwil Tahun 2017 di Akademi Kepolisian Semarang, Senin (9/10).
Semarang, Metropol – Dalam rangka menghadapi pemlikada serentak tahun 2018 mendatang, Jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia melaksanakan Apel Kasatwil Tahun 2017 di Akademi Kepolisian Semarang, Senin (9/10).
Apel Kasatwil Tahun 2017 tersebut dibuka oleh Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo dan dihadiri oleh Panglima TNI, Kepala Kementerian dan Lembaga Negara dan Kapolda serta Kapolres Seluruh Indonesia.
Kapolri Jenderal Polisi Drs. M. Tito Karnavian M.A., Ph.D, dalam sambutanya mengatakan, bahwa Kegiatan Apel Kasatwil tersebut agenda rutin tahunan yang diselenggarakan oleh Mabes Polri.
“Tema dalam dalam Apel Kasatwil Tahun 2017 ini adalah Polri yang promoter guna merapatkan barisan dalam menghadapi Pilkada Serentak tahun 2018 di 171 Wilayah Kota maupun Kabupaten seluruh indonesia,” ujar Kapolri.
Jenderal Polisi Tito Karnavian juga menegaskan, akan mengganti kepala satuan wilayah yang tidak bisa melaksanakan langkah-langkah analisis dan evaluasi kerawanan Pilkada serentak yang sudah ditetapkan.
“Kasatwil harus menyiapkan analisa-evaluasi, langkah-langkah yang sudah disiapkan itu akan saya analisa dan evaluasi sekitar Desember,” ujarnya lagi.
Tito menuturkan, bahwa para Kepala Satuan Wilayah yang melakukan langkah-langkah sesuai arahan akan dipertahankan, bahkan tidak menutup kemungkinan diberikan reward.
Tetapi jika ada Kapolda atau Kapolres yang tidak melaksanakan instruksi sesuai langkah-langkah yang disiapkan untuk mengantisipasi keamanan selama Pilkada, Tito akan menggantinya dan akan mencari pemimpin yang lebih baik.
Kapolri mengingatkan, agar delapan bulan menjelang Pilkada serentak pada Juni 2018, telah dilakukan pemetaan terhadap daerah-daerah rawan terjadi gesekan.
Tito menyebut salah satunya adalah Provinsi Jawa Barat yang merupakan salah satu lumbung suara terbesar nasional.
Selain itu, kerawanan juga terdapat di Kawasan Timur Indonesia, di antaranya Papua, serta kerawanan karena isu sensitif SARA di Kalimantan Barat,” terangnya.
(Baso Susanto)
