Ketua Presidium IPW Neta S Pane.
Jakarta, NewsMetropol – Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane menyebut sistem kaderisasi dan mutasi di Polri semakin amburadul dan tidak promoter.
“Ini terlihat dari belum dimutasinya Kepala BNN Komjen Heru dari jabatannya, padahal yang bersangkutan sudah pensiun sejak 1 Desember 2020, sementara ada beberapa Kapolda yang masa pensiunnya jatuh pada akhir Desember tapi sudah dimutasi sejak Nopember lalu,” ujar Neta S Pane dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (5/12).
Pihaknya menyayangkan buruknya sistem mutasi di tubuh Polri ini karena bisa menggangu kepercayaan internal kepolisian kepada pimpinannya.
“IPW mendapat informasi, belum dimutasinya Kepala BNN akibat adanya tarik menarik di internal elit Polri maupun di lingkaran kekuasaan, yang berkaitan dengan bursa pencalonan kapolri. Ada elit yang mendorong agar jenderal bintang dua yang dipromosikan menjadi Kepala BNN agar yang bersangkutan bisa masuk dalam bursa calon Kapolri,” ujarnya lagi.
Namun kata dia ada yang hendak “mengunci” posisi Kepala BNN, dengan cara didorongnya bintang dua yang tidak populer, sehingga bursa calon Kapolri hanya diisi jenderal bintang tiga (Komjen).
Dia juga mengatakan, pihaknya mendapatkan kabar di internal Polri bahwa Kabaintelkam Irjen Ricko akan didorong menjadi Kepala BNN.
Pasalnya menurut dia, Baintelkam Polri hendak dibenahi dan dikonsolidasikan, mengingat dalam kasus Rizieq dan kasus lainnya, Baintelkam Polri dinilai kedodoran.
“Dan posisi Irjen Ricko di Baintelkam akan diisi jenderal bintang dua yang punya kapabilitas di bidang intelijen tapi tidak punya kans masuk bursa calon Kapolri,” ungkapnya.
Dia juga mengatakan maraknya aksi kerumunan massa, aksi intoleransi, dan aksi-aksi kelompok garis keras belakangan ini membuat situasi Kamtibmas menjadi riuh.
Alhasil menurut dia situasi Kamtibmas maupun ancaman Kamtibmas di ibukota Jakarta pun menjadi perhatian khusus banyak pihak.
Tak pelak sebut Neta, setelah menjadi Kapolda Metro Jaya, selain menjaga kamtibmas ibukota tugas utama Irjen M Fadil adalah menuntaskan kasus kasus yang diduga melibatkan Rizieq.
Sebab menurut Neta, dicopotnya Nana dan tampilnya Fadil adalah akibat kerumunan massa yang dilakukan Rizieq.
“Dengan demikian menjadi tanggung jawab Fadil untuk menyelesaikan masalah tersebut secara tuntas. Dengan pengalamannya selama ini dan kapabilitas yang mumpuni, IPW berkeyakinan Fadil mampu menuntaskannya,” terangnya.
Di sisi lain lanjut Neta, nama Fadil sendiri disebut sebut masuk dalam bursa pencalonan kapolri.
“Salah satu syarat untuk masuk dlm bursa calon Kapolri, Fadil harus menjadi bintang tiga dengan pangkat Komjen. Apakah hal ini akan membuat Fadil terpilih menjadi Kepala BNN?” ujar Neta penuh tanya.
Dia menambahkan bahwa tarik menarik antar elit untuk menempatkan figur pilihannya membuat posisi Ketua BNN mengambang selama beberapa hari ini.
Akibatnya jelas Neta, meski sudah pensiun sejak 1 Desember 2020 kemarin, Kepala BNN Komjen Heru tak kunjung dimutasi.
“Sangat aneh, kapolri belum juga mengeluarkan TR untuk mengganti Komjen Heru. Sepertinya, antara Kapolri dan presiden Jokowi belum ada kesepakatan tentang siapa yg dipilih untuk menggantikan Komjen Heru di BNN. Apakah Irjen Nana, apakah Irjen Fadil, apakah Kapolda Riau, apakah Kapolda Jabar, apakah Irjen Petrus Golose, dan apakah Kabaintelkam Komjen Ricko,” jelas Neta.
Dia menilai, lambannya Kapolri dalam menunjuk kepala BNN yang baru menjadi tanda tanya sendiri.
Jika yang terpilih Petrus Golose menjadi kepala BNN berarti peluang para jenderal bintang dua untuk masuk dalam bursa calon Kapolri pun tertutup. Artinya bursa calon Kapolri hanya akan diisi para jenderal bintang tiga Polri,” pungkasnya.
(Red)
