Bupati Bogor Ade Yasin dan Ketua DPRD Kabupaten Bogor Ilham Permana saat terima serah laporan, Senin (24/6).
Bogor, NewsMetropol – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor mengelar sidang Paripurna dalam rangka penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2018, bertempat di Gedung DPRD Kabupaten Bogor, Senin (24/6).
Dalam kesempatan tersebut tampak hadir Bupati Bogor Ade Yasin dan Wakil Bupati Bogor Iwan Setiawan Serta Sekda Kabupaten Bogor Burhanudin.
Dalam sambutannya Ade Yasin menyampaikan Kabupaten Bogor kembali mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian untuk yang keempat kalinya atas laporan keuangan Pemerintah Daerah.
Pencapaian tersebut tentunya merupakan hasil kerjasama yang sangat baik antara berbagai pihak, khususnya seluruh perangkat daerah di Kabupaten Bogor termasuk dukungan dari DPRD Kabupaten Bogor dalam memberikan masukan dan kritikannya untuk perbaikan dan peningkatan kualitas penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.
“Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh anggota DPRD Kabupaten Bogor serta seluruh unsur yang telah mendukung pencapaian opini tersebut, semoga dengan terjalinnya kerjasama yang baik antara eksekutif dan legislatif selama ini dapat terus mempertahankan predikat opini wajar tanpa pengecualian pada tahun-tahun berikutnya,” ujarnya.
Ade Yasin juga menjelaskan, sebagai gambaran umum bahwa pada tahun 2018 realisasi pendapatan daerah sebesar 7,30 Trilyun Rupiah atau 103,59% dari anggaran sebesar 7,05 trilyun rupiah.
Pelampauan pendapatan daerah tersebut sebagian disebabkan oleh realisasi pendapatan pajak daerah yang mencapai 116,68% dari anggaran yang ditetapkan serta pendapatan asli daerah yang terealisasi sebesar 668,08 Milyar Rupiah atau 112,65% dari anggaran sebesar 593,04 milyar rupiah. Realisasi belanja dan transfer sebesar 7,30 trilyun rupiah atau 92,52% dari anggaran sebesar 7,89 trilyun rupiah.
“Adapun sisa lebih pembiayaan anggaran atau silpa sebesar 846,36 milyar sebagai akibat pelampauan target pendapatan dan efisiensi belanja daerah,” ujarnya.
(Wido)
