IMG-20200131-WA0062

Kendari, NewsMetropol – Konflik yang terjadi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Desa Morosi, Kecamatan Bondoala, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) seakan tidak ada habisnya.

Alhasil berbagai konflik terus mewarnai aktivitas PT. Virtue Dragon Nickel Industri (VDNI).

Mulai dari kesenjangan tenaga kerja, pembebasan lahan, utang piutang hingga dugaan membekingi aksi premanisme.

Parahnya lagi, oknum polisi di Polres Konawe diduga turut serta membekingi PT. VDNI.

Hal itu diungkapkan Sulkarnain, selaku Jenderal Lapangan Konsorsium Mahasiswa dan Pemuda Sulawesi Tenggara (KMPS), saat hearing bersama Komisi III DPRD Provinsi Sultra, Rabu lalu (29/1).

Lebih lanjut, Ketua HMI Kota Kendari ini menjelaskan, salah satu bukti keberpihakan oknum aparat kepolisian di Polres Konawe adalah dengan beredarnya foto rekan ke pihak PT. VDNI.

Baca Juga:  Kades Jimbe : Bersih Desa Jadi Momentum Wujudkan Desa Hebat

Sulkarnain menambahkan, foto tersebut diambil saat rekan-rekannya mengantar surat pemberitahuan aksi demonstrasi di kawasan Morosi

“Jadi, waktu itu diduga ada oknum aparat yang mengambil gambar, dan mungkin langsung mengirimnya ke pihak PT. VDNI,” jelas Sulkarnain seperti dikutip tenggaranews.com, Jum’at (31/1).

Akibatnya, massa aksi yang hendak menggelar aksi demonstrasi tiba-tiba di telpon oleh berbagai pihak, yang mengaku utusan perusahaan melakukan intimidasi agar aksi tidak dilaksanakan di lokasi mega industry.

“Ada apa? Kenapa gambar kami bisa tersebar di VDNI. Ini kan bukti keberpihakan oknum polisi,” katanya.

Sementara itu, Kapolres Konawe, AKBP Susilo membantah tudingan tersebut. Sejauh ini, personilnya masih profesional dalam menjalankan tugasnya.

Baca Juga:  Lantik 192 Pejabat, Bupati Lebak Minta ASN Kerja Bersih dan Profesional

“Tidak ada yang seperti itu pak,” jelas mantan Kapolres Kolaka Utara itu saat dikonfirmasi melalui akun WhatsApp miliknya, Jumat (31/1).

Dia juga menambahkan, sesuai Undang-undang, setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat sudah menjadi kewajiban pihaknya untuk melaksanakan pengamanan kegiatan tersebut, baik masyarakat, tempat dan sarananya.

“hal ini untuk menjaga stabilitas Kamtibmas agar tetap kondusif,” tambahnya.

(Red/Sumber)

KOMENTAR
Share berita ini :