Pemerintah Kabupaten Lombok Barat menggelar rapat pimpinan (Rapim) II di Aula Kantor Bupati Lobar, Senin (16/10).
Giri Menang, Metropol – Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Lobar) harus rela mengerutkan kening lantaran kebijakan pusat yang mengharuskan Pemda mengurangi belanjanya akibat dana transfer berkurang sekitar 30% dari total Rp. 40 milyar.
Melihat kondisi ini, Pemkab Lobar kembali akan melakukan efisiensi anggaran.
Namun sebelum itu dilakukan, masing-masing SKPD mulai sejak dini sudah melakukan identifikasi terhadap kegiatan yang dapat dihemat
“Kaitannya dengan efisiensi anggaran, karena PAD tidak mencapai 100% maka sejumlah kegiatan akan diefisiensikan, yakni pameran dihapus, konsultasi ditiadakan, studi banding ditiadakan. Untuk studi banding, kecuali ada undangan, namun dilihat dulu urgensinya, bisa dihadiri atau tidak. Makan minum diefisiensikan, lembur ditiadakan, perjalanan dalam daerah dikurangi kecuali inspektorat yang melakukan pemeriksaan,” ujar Sekda Lombok Barat H. Moh. Taufiq dalam rapat pimpinan (Rapim) II di Aula Kantor Bupati Lobar, Senin (16/10).
Selain evaluasi kinerja, pelaksanaan Rapim juga diisi dengan Launching Sistem Kenaikan Pangkat Otomatis “Less Paper” serta penandatanganan MoU antara Pemkab Lobar dengan PT. Pos Indonesia tentang pembayaran Pajak PBB P2.
Dalam kesempatan itu, Sekda juga memaparkan tentang rencana transaksi non tunai yang saat ini sedang diujicobakan. Rencananya, program tersebut akan berlaku penuh tahun 2018 mendatang.
Melihat banyaknya gangguan dari luar, Sekda berpesan agar seluruh ASN harus bersatu dan solid menjaga kekompakan.
(Rahmat)
