Danrem 143/HO Kolonel Arm. Dedi Nurhadiman, S.I.P., saat membuka secara resmi kegiatan Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2018.
Kendari, NewsMetropol – Danrem 143/HO Kolonel Arm. Dedi Nurhadiman, S.I.P., membuka secara resmi kegiatan Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2018.
Kegiatan yang mengusung tema “Melalui Sinergitas Kegiatan Mitra Kerja di Kampung KB, Kita Tingkatkan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga” digelar di Same Hotel Kendari, Sabtu (12/5).
Danrem 143/HO dalam sambutannya mengatakan, ledakan penduduk yang menyebabkan semakin bertambahnya penduduk dunia merupakan salah satu persoalan yang menjadi permasalahan global dewasa ini.
Kata Danrem, saat ini di tahun 2018 jumlah angka penduduk dunia telah mencapai 8,2 Milyar, dengan perkiraan angka pertumbuhan penduduk dunia sekitar 200 Juta/tahun.
“Sehingga pada tahun 2019 nanti jumlah penduduk dunia diperkirakan mencapai 8,5 Milyar Jiwa,” ujarnya.
Lanjut Kolonel Dedi, Indonesia dengan jumlah penduduk mencapai 270.054.853 juta jiwa telah menduduki peringkat ke-4 dunia setelah China, India, dan Amerika Serikat.
Danrem 143/HO menuturkan bila ditinjau angka pertumbuhan penduduk dalam setiap lima tahun maka perkembangan jumlah penduduk Indonesia diperkirakan semakin meningkat dari tahun ke tahun dengan perbandingan pada tahun : 2010 sebanyak 237,6 juta jiwa, 2015 sebanyak 247,6 juta jiwa., 2025 sebanyak 273,0 juta jiwa, 2050 sebanyak 308,0 juta jiwa.
Menurut Kolonel Dedi Nurhadiman, meningkatnya penduduk di Indonesia tidaklah diimbangi oleh bertambahnya lahan tanah sebagai tempat tinggal penduduk manusia sehingga dapat berakibat fatal.
“Semua lahan kosong yang tadinya direncanakan untuk lahan pertanian digunakan untuk membangun tempat tinggal penduduk, menjadikan semakin berkurangnya lahan untuk pertanian.
Sedangkan sektor pertanian merupakan aspek besar bagi keberlangsungan bangsa Indonesia,” ujarnya lagi.
Lebih jauh Danrem 143/HO mengatakan ketika lahan pertanian semakin sempit, maka barang hasil pertanian sulit didapatkan sehingga akan berdampak pada mahalnya harga kebutuhan pokok.
“Semakin tinggi harga kebutuhan pokok, maka akan semakin tinggi persaingan mencari penghasilan, disisi lain akan semakin berkurang daya beli masyarakat akibatnya akan muncul masalah baru,” imbuhnya.
“Ini merupakan suatu masalah yang berantai, apabila sumbernya tidak diatasi, maka hal ini akan berakibat pada hilangnya rasa nasionalisme, karena setiap orang hanya akan memikirkan kebutuhan untuk dirinya dan keluarganya,” tuturnya.
Danrem 143/HO menerangkan bahwa salah satu cara mencegah terjadinya ledakan penduduk adalah dengan mengadakan program intensif revitalisasi program KB Nasional dengan mengedepankan kemitraan dengan seluruh komponen bangsa guna tercapainya kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia agar Bangsa Indonesia mampu bersaing dengan negara yang lain untuk menyejahterakan rakyatnya.
“Salah satu program yang harus dijalankan secara bersinergis tersebut adalah program Keluarga Berencana (KB), meskipun program ini sudah berjalan sejak lama, namun dalam pelaksanaannya masih kurang maksimal, terlihat dengan banyaknya instansi atau lembaga yang berhubungan dengan program KB tidak menjalankan tugasnya dengan baik,” terangnya.
Danrem menyebutkan selain menekan laju ledakan penduduk, program KB juga berperan memberikan kehidupan yang lebih baik, meningkatkan kesehatan, kesejahteraan ibu-ibu dan anak-anak, serta meningkatkan kondisi kehidupan masyarakat.
“Dengan demikian, program KB menjadi pilihan yang sangat tepat guna membatasi jumlah anak dalam suatu keluarga secara umum dan menunda masa perkawinan dini agar dapat mengurangi jumlah angka kelahiran yang tinggi,” jelasnya.
Danrem juga menyebutkan cara lain yang dapat dilakukan untuk mengimbangi ledakan jumlah penduduk adalah dengan penambahan ataupun penciptaan lapangan kerja, meningkatkan kesadaran dan pendidikan kependudukan, mengurangi kepadatan penduduk dengan program transmigrasi, serta meningkatkan produksi.
Danrem menambahkan peningkatan program KB Nasional di Provinsi Sulawesi Tenggara telah dilaksanakan sejak tahun 2010 yang lalu dan merupakan tindak lanjut dari kesepakatan bersama antara Kepala BKKBN dan Panglima TNI tentang kerjasama Revitalisasi Program KB Nasional.
“Sebagai realisasi dari kerjasama tersebut, maka kegiatan peningkatan program KB Nasional di seluruh Daerah, akan dilaksanakan selama enam bulan, setiap tahun, secara berkesinambungan selama lima tahun disetiap Daerah, dengan melibatkan unsur TNI, Polri, BKKBN dan Organisasi Perangkat Daerah Keluarga Berencana (OPD KB),” jelasnya.
Danrem berharap, melalui kegiatan ini, upaya percepatan pencapaian sasaran program KB khususnya di Provinsi Sulawesi Tenggara dapat diwujudkan secara optimal.
“Upaya percepatan pencapaian sasaran program KB akan lebih efektif, jika kegiatan   dikembangkan dalam bentuk pelayanan dan pembinaan, seperti Bina Keluarga Balita ( BKB), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Kesehatan Reproduksi remaja (PIK.K R.R) dan Bina Keluarga Lansia (BKL). Agar kegiatan Kemitraan yang dilaksanakan secara terpadu ini memberikan hasil yang maksimal, maka diperlukan tanggung- jawab, koordinasi dan kerja sama seluruh instansi terkait dengan dilandasi kemauan, tekad dan kerja keras dari semua pihak,” pungkasnya.
Nampak hadir dalam kegiatan Rakornis itu antara lain Kepala BKKBN Provinsi Sultra; para Dandim jajaran Korem 143/HO, para Perwira Penghubung (Pabung), para Pasi Ter Jajaran Korem 143/Halu Oleo, para Kepala SKPD KB Kabupaten/Kota Se- Sulawesi Tenggara, para TP PKK dan Mitra BKKBN.
(Salim Budi Agung/penrem 143)
