Kepala Dinas Damkar Kota Mataram, Ki Agus M. Idrus, S.I.P.
Mataram, NewsMetropol – Sejumlah kejadian bencana kebakaran di beberapa titik baik di wilayah Kota Mataram maupun di Kabupaten Lombok Barat yang terkesan lambatnya tindakan pihak Dinas Pemadam Kebakaran di dua wilayah tersebut menuai kritikan sejumlah pihak yang terpapar bencana.
Pasalnya pihak Pemadam Kebakaran (Damkar) dianggap tidak sigap dan cepat tanggap terhadap peristiwa yang terjadi dalam penanganannya mengatasi kebakaran.
Terkait hal tersebut, Kepala Dinas Damkar Kota Mataram, Ki Agus M. Idrus, S.I.P, menjelaskan, bahwa pihak Damkar tidak pernah melakukan keterlambatan tindakan, begitu ada laporan langsung bereaksi dengan cepat.
“Hanya saja fasilitas yang tersedia tidak memadai untuk mencapai lokasi dengan cepat,” ujar Ki Agus ketika dikonfirmasi awak media diruang kerjanya, Rabu (30/5).
Menurut Ki Agus, fasilitas yang ada belum dilakukan peremajaan kembali. Walaupun ada anggaran setiap tahunnya, namun itu hanya untuk renovasi kecil dan tidak berarti dalam mendukung operasional.
Lanjut Ki Agus, Disamping itu juga sering kali terkendala oleh tataruang lingkungan yang tidak didukung sarana akses infrastruktur yang memadai, sehingga kesulitan menjangkau target.
“Saya hanya bisa menghimbau, agar masyarakat juga membantu kami dalam bentuk kewaspadaan terhadap hal hal yang dapat memicu terjadinya kebakaran,” imbuhnya.
Karena, kata Ki Agus, jangankan dimusim kemarau, dimusim hujanpun dapat juga terjadi kebakaran.
Hal senada juga dikeluhkan oleh Kepala Dinas Damkar Lobar, Drs. Fauzan Husniady mengatakan, bahwa armada yang dimilikinya hanya 4 unit dengan luas wilayah Kabupaten Lombok Barat 862,6 km2 yang sangat jauh, dan juga wilayah hutan yang rentan terhadap bahaya kebakaran di musim kemarau.
“Kalau berdasarkan SOP, minimal satu unit mobil Damkar untuk 1 kecamatan,” katanya.
“Nah kami sering menuai caci maki masyarakat atas keterbatasan sarana dan prasarana apalagi dengan kondisi infrastruktur perkampungan yang tidak mendukung,” lanjut Fauzan.
Fauzan mengatajan, biaya operasionalnya dibatasi sehingga tidak ada keseimbangan dalam pelaksanaan SOP yang telah ditetapkan.
Dia berharap agar dalam setiap penerbitan perijinan pengembangan perumahan dan Amdal lainnya agar pihaknya dilibatkan.
“Kami hanya berkepentingan terhadap ketersediaan akses pelayanan penanganan kebakaran,” kata Fauzan.
(Rahmat)
