Padang, NewsMetropol – Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI) melakukan kunjungan kerja ke Polda Sumatra Barat dalam rangka menjalin sinergitas Kemitraan Strategis dalam upaya pencegahan dan pemberantasan mafia tanah dan sekaligus Pemberian Penghargaan BPI Award kepada Kapolda Sumatra Barat terkait kepuasan publik terhadap pelayanan dan melayani bebas dari korupsi dan pungutan liar di Mapolda Sumbar pada, pada Jumat (16/4).
Pada pertemuan tersebut dihadiri oleh Kapolda Sumatra Barat Irjen Pol Drs Toni Harmanto MH., di temani Kabid Propam Kombes Pol Edi Suroso. Tampak hadir dari Jajaran Pejabat Utama BPI KPNPA RI., Tubagus Rahmad Sukendar SH, S.Sos didampingi Misradi Almaduri SH., selaku Sekjen, Acep Ardian selaku Humas & Komunikasi BPI KPNPA RI.
“Saya ucapkan terima kasih atas kedatangan dari Ketua Umum yang datang langsung ke Mapolda Sumbar memberikan Penghargaan Award BPI KPNPA RI., apa yang saya raih ini adalah sebenarnya simbolis hasil kerja seluruh jajaran Anggota saya di Polda Sumatra Barat yang telah bekerja keras ada di lapangan,” kata Kapolda.
Kapolda menegaskan bahwa keberhasilan Pimpinan adalah Keberhasilan tugas pekerjaan Anggota, kegagalan Pimpinan juga kegagalan Tugas Anggota.
“Anggota merupakan semangat Buat Saya. Dan selaku Kapolda Sumbar dan sudah satu tahun menjabat bersama ini menyampaikan pencapaian prestasi terkait kinerja Jajaran Polda Sumatra Barat antara lain disamping telah berhasil mengungkap dan menyelesaikan kasus pidana umum maupun pidana khusus juga memberikan prioritas khusus salah satunya menyangkut dengan Pelayanan Publik dalam melayani masyarakat baik di tingkat Polsek, Polres sampai ke Polda untuk bersikap humanis dalam melayani serta akan senantiasa terus ditingkatkan kinerja nya agar masyarakat merasakan kepuasan terhadap kinerja dari jajaran Polda Sumbar , dan Kapolda melalui Irwasda serta Bid Propam senantiasa mengingatkan kepada Jajaran Anggota nya untuk tidak arogansi dan menyakiti terhadap masyarakat, jadikan elemen masyarakat sebagai mitra polri dalam bersama sama turut serta menjaga Kantibmas kondusif, sehingga pihak kepolisian cepat mendeteksi adanya gangguan kerawanan ditengah lingkungan masyarakat sekaligus dengan peran serta masyarakat menjaga Kantibmas dapat menekan angka kriminalitas di wilayah hukum Polda Sumbar.
Kata Kapolda, Dalam kunjungan kerja BPI KPNPA RI ke Sumatra Barat yang mungkin sudah kesekian kalinya Pak Ketum Tubagus Rahmad Sukendar datang ke Polda Sumbar baik dalam rangka Silaturahmi maupun melaporkan kasus-kasus Krimum ataupun Krimsus yang terjadi di wilayah hukum Polda Sumatra Barat untuk mendapat perhatian dan penanganan serius kedepannya akan terjalin sinergitas dan kemitraan yang baik BPI KPNPA RI dan Polda Sumbar.
“Alhamdulillah kita beberapa waktu lalu baru saja membongkar kasus mafia Tanah yang melibatkan hingga oknum ASN, keberhasilan ini mendapatkan apresiasi dari Bapak Menteri ATR BPN dan dari pimpinan Polri serta tokoh masyarakat se Sumatra Barat yang bahkan sengaja hadir berkunjung ke Polda Sumbar memberikan ucapan selamat apresiasi kepada Kapolda Sumbar terhadap keberhasilan Direktorat Reserse Kriminal Umum yang telah berhasil mengungkap kasus tanah yang sudah beberapa periode tidak ada upaya untuk menyelesaikannya. Dan saat ini, kasusnya dapat diselesaikan sampai tuntas masuk persidangan di Pengadilan Negeri Kota Padang,” terangnya.
Menurut Kapolda, kasus ini terbongkar berawal dari kecurigaan kami dari surat Vervonding atau segel surat tanah dari sekitar tahun 70an hingga 80an yang memang asli, namun warna dan bentuk kertas, tinta pena nya masih terlihat segar warnanya. Bahkan materai ya pun ternyata palsu. Walaupun kesulitan kami di awal menelusuri buku register di desa yang sudah tidak ada. Karena yang sering terjadi buku register selalu tidak ada di desa/kelurahan begitu pergantian kepala desa.
“Alhamdulillah keberhasilan Jajaran Dit Reskrimmum Polda Sumbar dalam mengungkap dan menuntaskan kasus tersebut, ini semua berkat dukungan semua pihak, mulai para ulama , Ninik Mamak dan seluruh elemen masyarakat Sumatra Barat sehingga Jajaran Dit Reskrimum Polda Sumbar dapat mengungkap kasus sengketa tanah yang diklaim oleh MKW Makboed seluas 765 HA di 4 Kecamatan terkenal dengan kasus Lehar, yang diduga dilakukan oleh beberapa Mafia Tanah , alhamdulilah semuanya sudah diproses dan sudah pelimpahan P21 sedang berproses di Pengadilan Negeri Padang. Dan saya yakin modus ini pun dilakukan sama oleh para Mafia Tanah diwilayah hukum Polda selain Polda Sumbar,” sebut Kapolda yang dikenal cinta dan dekat kepada ulama, tuan guru dan ninik mamak kesemuanya telah terbangun hubungan yang sangat harmonis.
Sementara itu Ketum BPI KPNPA RI Tubagus Rahmad Sukendar, menyampaikan terima kasih kepada Bapak Irjen Pol Toni Harmanto beserta PJU yang telah menerima Silaturahmi BPI KPNPA RI
“Semoga sinergitas kita terus berlangsung dan berlanjut dalam kesepakatan menegakkan supremasi hukum di wilayah provinsi Sumatra Barat,” ujarnya.
Ketum Tubagus Rahmad Sukendar menerangkan, BPI KPNPA RI telah melakukan survei dan penilaian dari para elemen masyarakat baik dari para ulama, ormas hingga LSM menunjukkan nilai positif terhadap kepemimpinan yang sangat luar biasa terhadap Bapak Kapolda Sumbar Irjen Pol Toni Harmanto.
“Bahkan kami mendengar dari beberapa ulama bahwa Gedung Polda Sumbar sangat terbuka untuk didatangi para Anak Yatim dan Ulama serta komponen masyarakat untuk bersilaturahmi, ini menjadi kan sosok Bapak Kapolda menjadi sangat luar biasa di mata masyarakat,” ucap pria yang digadang-gadang masuk sebagai calon Anggota Dewan Pengawas KPK.
Senada dengan Tb .Rahmad Sukendar, Herman Tanjung Datu Malingkar, tokoh muda Media juga pemerhati hukum di Sumbar Mengungkapkan hal yang sama.
“Sebagai seorang Investigasi hukum banyak data yang kami temukan terkait kinerja Pak Jenderal Toni Harmanto sebagai Kapolda Sumatra Barat yang bisa menyatu dengan kultur Minang di Sumbar dan rekam jejaknya sangat luar Biasa. Teristimewanya kinerja Kapolda dan jajaran Polda Sumbar telah berhasil membongkar kasus mafia tanah di Sumbar yang menggunakan surat vervonding dan mengklaim atas tanah seluas 765 HA dikenal dengan kasus Lehar.
“Ini sudah atensi Presiden dan Kapolri yang diperintahkan kepada semua jajaran Polda Didaerah untuk menyikapi masalah mafia tanah. Selain itu, harus bersikap humanis religius dengan segala kegiatan sosial dan dikenal dari sejak perwira menengah. Saya berdoa Bapak Kapolda Sumbar menjadi akan menjadi Pemimpin Polri masa depan,” pungkasnya.
(Ahkam)
