IMG-20200605-WA0105

Barru, NewsMetropol – Bupati Barru Ir. Suardi Saleh M.Si., bersama Wakil Bupati Barru Ir. Nasruddin AM dan juga Ketua KPU Barru Syarifuddin Ukkas serta Ketua Bawaslu Nur Alim mengikuti Video Converence bersama Menteri dalam Negeri RI Tito Karnavian yang digelar di Ruang Basic Kantor Bupati Barru, Jumat (5/6)

Pertmuan virtual ini dalam rangka membahas penyelenggaraan Pemilu 9 Desember 2020. Pembahasan utama menyangkut kesiapan penyelenggaraan Pilkada 9 Desember 2020 mendatang dengan menyiapkan anggaran bagi penyediaan APD serta penyederhanaan tahapan disesuaikan standar Protokol Kesehatan Covid-19.

Ketua DKPP (Prof Muhammad) menyampaikan bahwa mari kita Komitmen tanggal 9 Desember untuk mampu menyelenggarakan Pilkada, orang berakal pasti optimis.

“Saya setuju pak Prabowo, bahwa pilihan Desember ini tidak mudah tapi ini tantangan, Orang hebat itu bisa melalui tantangan” ujarnya.

DKPP sendiri berharap agar kita semua meski ditengah Pandemic tapi ini merupakan tantangan, kita tetap optimis agar bisa mengawal pilkada agar tetal berkualitas dan tidak berkurang.

“Kualitas proses dan hasil pemilu di Desember itu tidak akan berubah”.

Sementara itu Mendagri Tito Karnavian saat memandu acara ini mengatakan bahwa tidak ada Pemerintah yang pernah mengalami ini, bahwa proses demokrasi diselenggarakan di tengah Pandemic namun sukses ini adalah sukses kita semua.

Baca Juga:  PDAM Tak Alirkan Air, Warga Jalan Tengku Umar Lorong Keluhkan Ketergantungan Distribusi Mobil Tangki

“Masalah anggaran ada dua terikat, Pertama adalah yang ada di NPHD yang telah sempat dicairkan kemudian terhenti, Yang kedua, Pasti ada kemungkinan tambahan baru dalam rangka proteksi bagi pemilih dan penyelenggara”

“Tiap Daerah, perlu melakukan restrukturisasi anggaran dengan melaksanakan penghematan di NPHD misalnya Bintek Massif yang tidak bisa dilaksanakan tapi dilakukan secara virtual atau video, jadi kebutuhan yang ada dikurangi setelah dipangkas, jadi tolong rasionalisasi agar yang diajukan betul-betul masuk akal” ungkapnya.

“KPU dan Bawaslu saya minta Sabtu Minggu ini kerja, setelah restrukturisasi penghematan nya berapa, utamanya pembelian APD agar bisa dipenuhi daerah dan mengapresiasi daerah yang bisa penuhi sendiri sedangkan yang tidak dipenuhi agar totalnya di rekap oleh KPU Provinsi untuk kita lihat angkanya berapa agar kita dapat ukur”

“Masalahnya ini sudah perpu dan keputusan politik nya di Senayan sudah sehingga show must go on, jadi tolong kepala daerah betul betul perintahkan kepada keuangan nya agar dikomunikasikan”

Baca Juga:  PDAM Tak Alirkan Air, Warga Jalan Tengku Umar Lorong Keluhkan Ketergantungan Distribusi Mobil Tangki

“Kita berharap agar angkanya minimal sehingga ada bantuan dari Kementerian keuangan untuk Pilkada ini”

“APD Standar WHO, ada lapisan Khususnya yang tidak bisa tembus darah, ini sudah dapat kita produksi yang sebelumnya diimport sekarang harganya sisa 200 ribuan sedangkan Non WHO hanya 70 ribuan dan dua-duanya sudah di produksi di dalam negeri”

Selanjutnya diminta ke beberapa perwakilan para stakeholder untuk menyampaikan pendapatnya, salah satunya Ketua KPU Sulawesi Tengah menyampaikan “Kami siap, kami mendukung, tidak ada alasan untuk tidak melakukan ini, tolong bagi kami jaminan kesehatan bagi penyelenggara maupun pemilih”

“Rapid Test saja berbeda di tiap wilayah olehnya mungkin ada intervensi atau kebijakan, sebab akan membludak yang akan kami Rapid Test di penyelenggara maupun peserta” ungkapnya.

Video Converence ini dipandu langsung oleh Mendagri, bersama Ketua KPU, Ketua Bawaslu, Ketua DKPP, Gubernur, Bupati, Walikota, Ketua KPU dan Bawaslu Se-Indonesia dengan Partisipan 637 User.

(Ahkam/Humas Barru)

KOMENTAR
Share berita ini :