Sekjen APNI, Meidy Katrin Lengkey.
Jakarta, NewsMetropol – Sekjen Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (Apni), Meidy Katrin Lengkey mengatakan pihaknya mengapresiasi upaya pemerintah dalam mengakselerasi hilirisasi industri nikel.
“Pembangunan dan hilirisasi jalan bagus sehingga patut dihargai,” ujar Meydi kepada NewsMetropol beberapa waktu lalu.
Namun kata dia, optimalisasi upaya pemerintah tersebut belum memberikan rasa keadilan bagi seluruh penambang nikel karena beberapa hal.
Kata dia, disparitas harga antara harga nikel di pasar domestik dan di pasar internasional sangat besar.
“Harga nikel mining jauh di bawah harga internasional dan banyak kategori nikel kita dibedakan kalau dijual di luar negeri,” ujarnya lagi.
Meydi mencontohkan harga ore nikel kadar 1,8 di pasar internasional bisa mencapai USD 60/wmt sedangkan di pasar domestik hanya berkisar pada angka USD 28/wmt.
“Setengahnya dari harga ekspor,” keluhnya.
Selain itu kata dia, pasar domestik masih belum mau menerima nikel kadar rendah.
“Di pasaran internasional kadar 1,5 masih ada harga sedangkan di sini hanya mau terima kadar nikel 1,8,” ungkapnya.
Lanjut Meydi di pasar domestik ada persyaratan MGO yang tidak boleh tinggi karena berdampak finalty sedangkan di pasar internasional hal itu tidak menjadi problem.
“Juga kandungan Fe diminta rendah dan kalau tidak ada Fe tinggi, tidak dibeli. Sedangkan nikel ini alamiah dan tiap daerah kareteristiknya berbeda,” terangnya.
Selanjutnya tambah Meidy, penjualan ore nikel setiap perusahaan tambang dibatasi yang berdampak pada produktivitas masing-masing penambang.
Kondisi tersebut menurut Meydi telah menyebabkan penambang tidak memiliki daya saing dalam upayanya membangun industri smelter di Indonesia.
“Ini pemerintah patut melihat nasib penambang dan bagaimana mau bangun smelter kalau tidak disupport pemerintah,” jelasnya.
(Red)
