Sekertaris Jenderal (Sekjen) Forum Komunikasi Mahasiswa Kekaryaan (Fokusmaker) Azka Aufary Raml.
Jakarta, NewsMetropol – Sekertaris Jenderal (Sekjen) Forum Komunikasi Mahasiswa Kekaryaan (Fokusmaker) Azka Aufary Ramli menegaskan, gerakan mahasiswa yang terbangun saat ini merupakan indikator dari gugatan terhadap sistem dan kelangsungan politik Indonesia.
“Stabilitas dari sistem dan kelangsungan Politik Indonesia sedang digugat dan diingatkan, bukan oleh negara lain, bukan oleh aktor-aktor pemerintah, juga bukan oleh para pemangku kepentingan, melainkan Rakyat Indonesia sendiri melalui para pemegang estafet kepemimpinan dan kemajuan bangsa yaitu mahasiswa yang menggugat, yang mengingatkan bahwa ada kesalahan, kecurangan, serta cenderung melenceng dari keadilan dan kesejahteraan acuan demokrasi Bangsa,” ujar Azka Aufary Ramli kepada NewsMetropol melalui keterangan tertulisnya, Selasa (24/9).
Lanjutnya, gerakan mahasiswa yang terjadi saat ini adalah sebuah bukti simpati mendalam, daripada sebuah instabilitas kepemimpinan dan politik skala nasional.
Menurutnya, terdapat 8 poin penting permasalahan bangsa yang mendesak dan harus diperhatikan serius oleh Pemerintah
Kedelapan poin itu adalah, RUU Sumber Daya Air, RKUHP, Revisi UU KPK, Pengesahan RUUPKS, RUU Pertahanan, Deklarasi siaga I darurat iklim negara, Pengakuan dan investigasi lebih lanjut terhadap sumber Karhutla dan Dialog terbuka soal isu Papua.
“Demo itu wajar, dibutuhkan, apalagi unsur dan asalnya dari Mahasiswa, mereka melakukan sewajarnya check and balances dari sistem demokrasi bangsa, melakukan kritik dan ujar pendapat dengan tidak anarkis dan santun, ajak mereka masuk dan dengarkan mereka itu wajib,” jelas Sekretaris Jenderal Fokusmaker.
Senada dengan itu, Wasekjen Fokusmaker Tantyo Gumulja menambahkan bahwa mahasiswa akan tetap menjalankan fungsi kontrolnya terhadap kebijakan pemerintah yang tidak populis untuk rakyat.
“Demokrasi santun itu tetap butuh oposisi, pemerintah dan parlementer sudah berada di dalam satu gerbong yang sama, jika bukan rakyat melalui taring-taring kuat perjuangan mahasiswa, maka siapa lagi yang akan mengingatkan pemerintah dan parlemen untuk memanusiakan Undang-Undang bangsa ini,” ujarnya.
Dia pun menegaskan, bahwa keterlibatan rakyat merupakan unsur esensial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
“Kekecewaan dan keprihatinan rakyat yang diekspresikan oleh mahasiswa hari ini harus dimaknai sebagai bentuk kepedulian dan harapan terhadap bangsa agar tercipta sistem kenegaraan inklusif yang mampu melindungi dan menjamin hak setiap warga negara. Jadi jangan sekalipun melupakan suara mereka,” pungkasnya.
(Red)
