Kepala Bakamla RI, Laksamana Madya Achmad Taufieqoerochman, saat memberikan sambutan pada acara Seminar Rancangan Undang-Undang Keamanan Laut, yang digelar di Hotel Aryaduta, Kota Makassar, Kamis (4/4).
Makassar, NewsMetropol – Komandan Pangkalan Utama Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut VI (Danlantamal VI) Makassar, Laksamana Pertama TNI Dwi Sulaksono S.Hm, M.Tr (Han)., menghadiri seminar Rancangan Undang-Undang (RUU) Keamanan Laut, digelar di Hotel Aryaduta, Kota Makassar, Kamis (4/4).
Acara Seminar dengan tema “Urgensi Undang-Undang Keamanan Laut Guna Mewujudkan Sinergitas Penegakan Hukum di Laut Indonesia” ini resmi dibuka ditandai dengan pemukulan Gong oleh Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI, Laksamana Madya Achmad Taufieqoerochman.
Seminar ini menghadirkan lima Nara sumber, antara lain Guru Besar Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Prof. DR. Marcel Hendrapati, Staff Ahli Komisi 1 DPR-RI, Widodo, S.H., M.H., kemudian Deputi Polhukhankam Bapemas Ir. H. Slamet Sudarsono, M.PP., Qia., Crmp., Cgap., Tenaga Utama Setjen DPR- RI, Prof. DR. Partogi Nainggolan Ph.D., Deputi Hukum dan PUU- Kemensetneg DR. Lidya S. Djaman S.H., LLM,.
Kegiatan seminar ini bertujuan untuk menjaring pendapat dari berbagai instansi terkait dan akademisi terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Keamanan Laut yang diusulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam Program proses pembuatan Undang- Undang Nasional pada tahun 2015 – 2019.
Dalam sambutannya, Kepala Bakamla RI, Laksamana Madya Achmad Taufieqoerochman mengatakan, betapa pentingnya pelaksanaan seminar ini guna meningkatkan sinergi antara Bakamla, dan instansi terkait. Pemaparan seminar ini memberikan pemahaman terkait pengelolaan kemanan laut yang ideal.
Lebih lanjut dikatakan bahwasanya, Indonesia terletak di jalur pelayaran Internasional yang sangat sibuk, maka dari itu mewajibkan bagi Bangsa Indonesia untuk menyeimbangkan kewajiban Internasional dengan segenap kepentingan Nasional yang ada.
Kepala Bakamla RI, Laksamana Madya Achmad Taufieqoerochman juga menerangkan dalam hal pengelolaan penegakan hukum, dan keamanan di laut NKRI hingga saat ini masih belum optimal, karena dalam implementasinya masih bersifat area sektoral.
“Implikasinya, kegiatan yang demikian itu berakibat fatal, dikarenakan kurang responsif dalam menghadapi tantangan permasalahan penegakan hukum dan keamanan di laut Indonesia,” ujar Kepala Bakamla.
“Jadikanlah seminar ini sebagai wujud keseriusan dalam menangani permasalahan yang timbul terkait pengelolaan keamanan laut, sehingga mewujudkan sinergitas penegakan hukum di laut,” tambahnya.
Turut hadir dalam acara seminar tersebut, Dirkum Bakamla Laksma Bakamla Edi R.M, Asops Danlantamal VI, Dansatrol Danlantamal VI, Kadiskum Lantamal VI, serta diikuti puluhan peserta dari Perwakilan Instansi Pemerintah, Akademisi, Stakeholder, Mahasiswa, LSM, dan Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Makassar..
(Tomy)
