Reporter : Bagas | Editor : Widi Dwiyanto
BLORA, NEWSMETROPOL.id – Pertebuan Blora sedang berada di titik nadir. Harga tebu dikendalikan pabrik, penyerapan panen tak menentu, dan operasional PG GMM (Gendis Multi Manis) Todanan makin kabur. Puncaknya, ratusan karyawan dirumahkan. Jika dibiarkan, krisis ini akan mematikan petani dan meruntuhkan industri gula lokal sekaligus.
Awan gelap kembali menggantung di atas hamparan tebu Blora. Bukan hanya soal penampungan pascapanen yang kerap terombang-ambing oleh harga yang dipatok sepihak pabrik, tetapi juga persoalan hulu yang kian rumit.
Krisis ini diperparah oleh ketidakjelasan operasional PG GMM Todanan, yang kini dikabarkan merumahkan ratusan karyawan akibat sengkarut berkepanjangan. Rantai persoalan ini menekan petani, buruh, hingga ekosistem pertebuan daerah dalam satu tarikan napas krisis yang sama.
Dampak Menjalar
Di tingkat petani, masalah paling nyata adalah kepastian serapan dan harga. Ketika musim panen tiba, tebu tidak selalu terserap optimal. Harga sering kali dipatok pabrik tanpa ruang tawar yang adil. Biaya hulu bibit, pupuk, tenaga kerja, irigasi terus naik, sementara kepastian di hilir tidak pernah benar-benar hadir. Selisih antara ongkos produksi dan harga beli menipis, bahkan pada sebagian petani berujung pada kerugian.
Ketidakjelasan operasional PG GMM Todanan menambah tekanan. Informasi terbaru menyebutkan belum ada perbaikan mesin yang signifikan. Situasi darurat ini berujung pada keputusan pahit: sekitar 150 karyawan dirumahkan. Dampaknya tidak berhenti pada buruh pabrik; keterlambatan giling dan ketidakpastian serapan menular langsung ke petani yang menggantungkan panen pada satu simpul industri.
APTRI Meradang
Kondisi tersebut memicu reaksi keras dari Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) Blora. Sekretaris APTRI Blora, Anton Sudibyo, menyebut situasi ini sebagai duka panjang bagi pertebuan Blora.
Menurutnya, pemerintah dari tingkat daerah hingga pusat harus turun tangan dan menghadirkan solusi nyata, bukan sekadar pernyataan normatif, untuk menyelamatkan petani dan memastikan keberlangsungan pabrik.
“Ini bukan lagi soal teknis biasa. Ini menyangkut keberlanjutan petani, buruh, dan industri gula Blora. Pemerintah daerah, provinsi, dan pusat harus hadir bersama,” tegas Anton.
APTRI Blora, lanjut Anton, bergerak cepat melakukan pembahasan internal. Langkah berikutnya adalah membawa persoalan ini secara resmi kepada Bupati Blora, Gubernur Jawa Tengah, Badan Urusan Logistik (Bulog), serta Kementerian Pertanian untuk mencari jalan keluar yang terukur.
Pesan Darurat
Nada kegelisahan juga tergambar dalam pesan yang beredar dan ditujukan langsung kepada Arief Rohman. Isinya menyebut belum adanya perbaikan mesin di PG GMM hingga kabar merumahkan 150 karyawan, yang membuat semua pihak kebingungan dan berharap arahan segera dari kepala daerah.
Krisis ini menjadi ujian kebijakan lintas sektor: tata niaga gula, kesehatan industri pengolahan, dan perlindungan petani. Tanpa intervensi terkoordinasi, penyehatan pabrik, kepastian harga dan serapan, serta pengamanan hulu, pertebuan Blora berisiko memasuki spiral penurunan.
“Jika dibiarkan, yang suram bukan hanya nasib petani tebu, tetapi juga masa depan industri gula daerah yang seharusnya menjadi penggerak ekonomi lokal,‘’ tambah Anton.
Pesan darurat yang muncul, sederhana namun mendesak: kapan negara benar-benar hadir, sebelum ladang-ladang tebu Blora kehilangan harapan?
