Danlanal Kendari Kolonel Laut (P) Prio Budie Leksono dan Jajarannya bersama nelayan Kota Kendari.
Kendari, Metropol – Sejumlah nelayan di Kota Kendari mengeluhkan sulitnya pengurusan administrasi kapal yang bertonase di atas 30 GT.
“Saya sudah enam bulan tidak melaut pak, soalnya kapal saya tidak punya kelengkapan dokumen,” keluh NS salah seorang nelayan Kendari, Jumat (28/4) kemarin.
Keengganan nelayan tersebut, untuk melaut dikarenakan dirinya tidak ingin mengambil resiko hukum jika tetap ngotot melaut tanpa kelengkapan administrasi kapal.
Hal senada juga diungkapkan oleh HH yang mengatakan, akibat rumitnya pengukuran administrasi kapal bertonase besar itu, pihaknya tidak bisa mengembangkan usahanya.
“Nelayan kita jadi tidak bisa berkembang, padahal nelayan saat ini sudah bisa juga membangun kapal GT 100 atau GT 200,” jelasnya.
Dia juga mengeluhkan, zona penangkapan ikan nelayan Kendari yang semakin jauh sehingga kerapkali pihaknya mendapatkan permasalahan di laut karena ketidak mampuan nakhoda dalam mengimplemantasikan perkembangan iptek
“Masalahnya adalah nakhoda kami rata-rata hanya karena pengalaman tidak punya pendidikan sehingga kadangkala tidak bisa membaca GPS. Akibatnya kami selalu keluar dari zona penangkapan,” ujarnya lagi.
Sementara itu, salah seorang nelayan lain, SM juga mengeluhkan kartu nelayan yang belum dia dapatkan. Keluhan Nelayan Kota Kendari itu diungkapkan saat Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Kendari menggelar kegiatan tatap muka dengan Nelayan Kota Kendari dalam rangka Pembinaan Potensi Maritim di Aula Yos Sudarso Mako Lanal Kendari
Sebagaimana diketahui, sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 30 tahun 2012 dan nomor 26 tahun 2013, perizinan usaha perikanan tangkap untuk kapal berukuran di atas 30 GT diambil alih oleh Kementrian Kelautan dan Perikanan. Hal ini menurut Nelayan Kota Kendari merumitkan karena pengurusan perizinan di Jakarta.
Menyikapi persoalan tersebut, Danlanal Kendari Kolonel Laut (P) Prio Budie Leksono mengatakan keluhan nelayan akan dikordinasikan dengan pemangku kebijakan yang berwenang.
Pihaknya juga akan memberikan pelatihan kepada nelayan Kota Kendari dalam mengoperasikan ataupun menggunakan alat-alat navigasi yang menggunakan kemajuan iptek.
“Semua keluhan kami tampung dan selanjutnya kami akan sampaikan kepada KKP (Kementrian Kelautan dan Perikanan) dengan harapan keluhan ini dapat diatasi tanpa memberatkan nelayan,” katanya
