Jakarta, NewsMetropol – Syarifuddin Daeng Punna (SaDaP) mengatakan rencana KPU menunda pelaksanaan pemilukada serentak merupakan salah satu dampak dari pandemi Covid-19.
Pasalnya kata dia, bencana global yang juga melanda seluruh daerah di Indonesia ini menggerus keuangan negara sehingga hampir semua alokasi anggaran diperuntukkan guna penanganan wabah tersebut.
“Olehnya itu, penundaan pilkada serentak merupakan opsi yang tepat, mengingat negara saat ini dalam kondisi darurat Corona dan telah memporak porandakan sektor riil termasuk perekonomian bangsa kita,” ujar SaDaP kepada NewsMetropol, Rabu (27/5).
Dia pun menyarankan agar semua stakeholder terutama eksekutif, legislatif dan yudikatif untuk duduk bersama membicarakan penundaan pemilukada serentak itu mengingat masa jabatan kepala daerah juga terhitung hanya menyisakan waktu dua setengah tahun.
“Artinya tinggal setengah dari periodesasi kepala daerah,” ujarnya lagi.
Selain itu SaDaP juga mengingatkan KPU agar segera mencari opsi penundaan melalui konsultasi dengan Kemendagri.
“Ini penting untuk merumuskan dan diteruskan ke presiden sehingga bisa diputuskan melalui kepres dan saya yakin masyarakat akan setuju karena kondisi saat ini yang tidak memungkinkan untuk pelaksanaan pemilukada. Publik juga tidak akan berspekulasi akibat adanya penundaan tersebut dan apabila kepres telah terbit maka perlu langkah cepat untuk segera di msosialisasikan,” jelas SaDaP.
SaDaP juga mengatakan bahwa berdasarkan aturan jika terjadi penundaan Pemilukada maka masa jabatan kepala daerah akan dilanjutkan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Mendagri hingga waktu yang ditentukan.
“Rencana yang diatur dengan melihat alur dari dampak yang diakibatkan oleh wabah virus corona ini, maka untuk sementara waktu pemilukada sebaiknya ditunda demi menjaga masyarakat kita dari virus yang mewabah ini,” imbuhnya.
SaDaP menambahkan bahwa dampak Covid-19 bukan hanya penundaan pilkada tetapi juga menyebabkan banyak pekerjaan rumah pemerintah di pusat maupun di daerah yang mandeg
“Sebab anggaran pelaksanaannya dikhususkan untuk Covid-19, jadi saya sependapat dengan pemerintah agar fokus menyelesaikan pandemi ini, setelah tuntas baru kita selesaikan pekerjaan yang tertunda tersebut,” tutup SaDaP.
(Red)
