Reporter : Bahrun | Editor : Widi Dwiyanto
KENDARI, NEWSMETROPOL.id – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sultra menggelar Rapat pimpinan Provinsi Sulawesi tenggara (Rapimprov) dihadiri oleh Sekda Prov Sultra (Asrun Lio), PJ Wali Kota Kendari (Asmawa Tosepu), Pelaksana Harian Ketua Umum Indonesia (Yukki Nugrahawan Hanapi), Kapolda Sultra Irjenpol Teguh Pristiwanto, Danlanal Kendari Letkol Laut Abdul Kadir Mulku Zahari, Danlanud Haluoleo Kolonel PNB Antonius Adi Nur Wahyono, S.E., M.Han., Kejati Sultra DR Patris Yusrian Jaya, S.H., M.H., Kepala BNN Provinsi Sulawesi Tenggara Kombes Pol Muhamad Santoso, S.I.K., SH.
Kegiatan ini dilaksanakan di sala satu hotel di Kota Kendari guna merencanakan langkah-langkah strategis dan melakukan evaluasi serta perbaikan yang diperlukan untuk memajukan perekonomian Sulawesi Tenggara, Sabtu (25/11/2023).
Dalam sambutan Ketua Umum Kadin Sultra Anton Timbang mengatakan, momentum hilirisasi nikel yang telah memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah namun belum signifikan terhadap sektor olahannya.
“Hal itu tentu memerlukan pemikiran kita bersama, demikian pula sektor aspal Buton yang kita miliki belum memberikan nilai positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan penyediaan lapangan kerja, disisi lain kebutuhan aspal dalam negeri untuk pembangunan jalan nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat mencapai 12 juta ton per tahun,” ungkapnya.
“Saya berharap pada kegiatan ini kita dapat melakukan evaluasi dan merumuskan berbagai agenda kegiatan untuk mengembangkan dunia usaha, masukan yang konstruktif, solutif dan terukur akan sangat memudahkan kita dalam menjalankan agenda kerjasama, agenda politik di tahun 2024 dapat berjalan dengan baik dan aman, sehingga kegiatan investasi dunia usaha tetap kondusif,” harapnya.
Sambutan Gubernur Sultra yang diwakili oleh Sekda Prov Sultra Asrun Lio sekaligus membuka Rapimprov Kadin Sultra 2023 mengatakan, pemerintah sangat mengapresiasi kinerja Kadin Sultra karena selama kepemimpinan Anton Timbang pasca dilantiknya pada periode 2021-2026, mampu menyelesaikan permasalahan dalam meningkatkan perekonomian di Sultra.
Dua Isu ekonomi yang di ekspose Ketua Umum Kadin Sultra pada kegiatan ini pertama telah terjadi pergeseran sektor usaha terhadap distribusi PDRB Sultra dimana tahun 2005 sektor pertanian sangat mendominasi hingga 42% tetapi ditahun 2022 trennya menurun menjadi 23 meskipun dari sisi volume dan nilainya tetap tumbuh.
Sementara disektor pertambangan nikel mulai bangkit di tahun 2010 dan saat ini memberikan kontribusi sebesar 20%, sektor industri pengolahan mencapai 5-8 %, data BPS menunjukkan produksi pertambangan nikel terdiri dari 22,5 juta ton biji nikel dan 120 ribu ton Fero nikel.
“Produksi industri aspal kita tercatat 91 ribu ton sedangkan deposit aspal mencapai 660 juta ton, disisi lain kebutuhan aspal untuk jalan nasional mencapai 1,2 juta ton/ tahun, sementara 45-50% dipenuhi impor dari luar, ini patut disyukuri karena dalam E-Catalog Sultra telah masuk menjadi program prioritas kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah,” jelasnya.
Isu kedua adalah tentang sektor pertanian khususnya komoditi beras dan perikanan, hal ini perlu dicermati karena sebagai kebutuhan pokok selalu memicu inflasi di Sultra, meskipun Pemprov telah berhasil menekan tingkat inflasi dari 3,46% di bulan Juni menjadi 3,14% di bulan Oktober 2023 namun komoditas beras menjadi kontributor terbesar di bulan September yaitu 0,36% Month to Month, sedangkan beras mengalami Tren penurunan dari 305 ribu ton di 2020 menjadi 275 ribu ton di tahun 2023.
Permasalahan geografis dan kultural daerah di Sultra juga mempengaruhi tingkat produksi beras dari 17 Kab/Kota, hanya 5 Kabupaten yang surflus yaitu Konawe, Konsel, Kolaka, KOLTIM dan Bombana, sementara 12 Kab/Kota masih kekurangan dimana tingkat konsumsi lebih tinggi daripada produksinya.
“Untuk komoditi perikanan lebih kepada sistem logistik yang kurang baik, mengingat ikan komoditas yang cepat rusak dan dipengaruhi musim penangkapan yang terbatas pada saat gelombang besar, untuk itu jika diperkenankan Kadin Sultra akan melakukan kerjasama untuk pemanfaatan beberapa PPI yang tidak optimal bahkan sebagian tidak dimanfaatkan misalnya PPI pasar Wajo di Kab Buton,” tutupnya.
