Gedung DPRD Kota Sukabumi
Kota Sukabumi, Metropol. Terpilihnya 35 orang anggota DPRD Kota Sukabumi dari sejumlah Partai Politik (Parpol) patut untuk diapresiasi keberadaannya. Pasalnya, jumlah anggota legislator tersebut merangkak naik jika dibandingkan dengan jumlah anggota legislator pada periode sebelumnya yakni tahun 2009 – 2014 hanya berkisar sebanyak 30 orang anggota DPRD Kota Sukabumi.
Namun te r lepas juml a h anggota dewan tehormat tersebut bertambah atau tidak bertambah, bukan menjadi bagian yang luar biasa, akan tetapi yang terpenting adalah, bagaimana para politisi tersebut bisa memperjuangkan hak – hak aspirasi masyarakat di setiap Daerah Pemilihannya (Dapil).
Hal tersebut diungkapkan, salah seorang tokoh masyarakat, Asep Hidayat. Ia mengungkapakan, seiring munculnya harapan warga masyarakat terhadap para anggota dewan, dimana masyarakat sangat berharap agar aspirasinya tersebut agar bisa diperjuangkan oleh wakil rakyatnya di DPRD Kota Sukabumi. “Hak aspirasi masyarakat Kota Sukabumi, khususnya disetiap dapil, menginginkan agar Kota Sukabumi bisa menjadi lebih baik dan maju,” katanya.
A s e p y a n g d i t e m u i dikediamannya beberapa waktu lalu menjelaskan, pergantian keanggotaan di lembaga terhormat yakni DPRD Kota Sukabumi tersebut, dipandang masih jauh dari harapan masyarakat, pasalnya selain tekait dengan kualitas dan integritas para anggota dewan yang belum baik, Sumber Daya Manusianya (SDM) pun patut dipertanyatakan.
“Dalam proses Pemilu Legislatif 2014, mengahasilkan 35 anggota dewan. Namun warga masyarakat mengaku masih saja merasa pesimis terhadap cara kerja anggota dewan tersebut, hal ini yang membuat masyarakat pesimis,” ungkapnya.
Menurut Ketua LSM Bima Bekarya tersebut, kualitas serta integritas setiap anggota legislatif serta para pejabat publik yang duduk dikursi pemerintahan, tentunya harus memiliki kualitas yang baik serta berintegritas. Pasalnya, untuk mengelola suatu pemerintahan tersebut, tidaklah mudah, jadi sangat penting jika pengelolaan pemerintahan tersebut harus dilakukan oleh setiap orang yang memang paham betul terkait dengan kondisi pemerintahan serta keinginan warga masyarakatnya, jadi jangan terkesan asal – asalan.
“Ini menjadi bagian dari Pekerjaan Rumah (PR) setiap pejabat legislatif atau pejabat publik lainnya. Bahwasanya suatu jabatan bisa diartikan sebagai tantangan bagi para pejabat publik, yakni bagaimana mereka bisa menjaga kewibawaan suatu jabatan, tanpa terkontaminasi kepentingan eksekutif maupun kelompok tertentu, sehingga mereka dapat memaksimalkan peran dan fungsinya dalam memperjuangakan hak dan aspirasi masyarakat Kota Sukabumi,” ujar Asep.
Oleh karena itu, ia menghimbau serta mengajak warga masyarakat untuk terus melakukan pengawalan terhadap kiprah para legislator di DPRD Kota Sukabumi, agar tetap berpijak pada relnya sesuai dengan tugas dan fungsinya.
“Memang ada harapan yang lebih baik bagi masyarakat Kota Sukabumi kedepan. Apalagi di lembaga ngantornya para politisi tersebut, saat ini diketahui masih terdapat wajah – wajah lama, dan itu dinilai dapat melakukan terobosan – terobosan baru bagi kepentingan pembangunan di kota Mochi ini,” paparnya.
Terlepas terdapat adanya wajah lama atau lebih cenderung diisi oleh wajah-wajah baru di parlemen, tidak menjadi jaminan, bahwasanya berbagai program pembangunan di Kota Sukabumidapat berjalan dengan baik, selama mereka tidak memiliki konsistensi terhadap warga masyarakat.
“Kunci keberhasilan yaitu, para anggota dewan tersebut konsisten tidak, terhadap konstituennya, jika konsistensudah barang tentu, aspirasi yang muncul dari masyarakat akan bisa dijalankan, akan tetapi jika sebaliknya, maka tunggu kehancurannya,” pungkasnya. (Dedi Hendra)
