Jambi, Metropol – Berbagai upaya aksi kemanusiaan telah dilakukan oleh pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat untuk memberikan pelayanan bagi masyarakat yang terkena dampak kabut asap. Pelayanan ini diberikan kepada masyarakat yang tinggal di daerah perkotaan maupun pedesaan. Tapi bagaimana upaya pelayanan kepada masyarakat yang terkena dampak kabut asap di daerah pedalaman hutan, seperti yang dialami oleh Suku Anak Dalam?
Untuk mengetahui penanganan dampak kabut asap bagi Suku Anak Dalam, Presiden dan Ibu Iriana Joko Widodo bersama rombongan terbatas bertolak ke Kabupaten Sorolangu Provinsi Jambi dengan menggunakan helikopter TNI AU, Jumat (30/10).
“Saya mau ketemu langsung dengan Suku Anak Dalam, karena sudah beberapa kali saya baca mereka ada kesulitan-kesulitan, baik makanan maupun pemukiman,” ujar Presiden.
Suku Anak Dalam adalah suku yang tinggalnya berpindah-pindah, sehingga Presiden pun sempat bertanya kepada Suku Anak Dalam yang tinggal di tenda-tenda di kebun sawit, apakah mau tinggal di rumah dan tidak nomaden lagi. Mereka, kata Presiden, menjawab mau, tapi dengan syarat rumahnya memiliki jarak yang agak jauh dan memiliki lahan.
“Sudah nanti disiapkan, Bu Menhut sudah nyiapkan, Pak Bupati, Pak Gubernur. Nanti yang mengenai rumahnya diurus Mensos,” kata Presiden.
Setelah melihat kondisi 15 rumah Suku Anak Dalam yang dulu dibangun pemerintah, Presiden mengatakan bahwa Pemerintah harus memberikan perhatian karena lingkungan yang telah lama mereka tinggali telah berubah menjadi lahan sawit.
“Ini yang perlu dikelola lagi sehingga mereka mempunyai rumah tetap, tidak nomaden, lalu sumber pendapatan mereka harus dipikirkan, pendidikan juga harus ada yang mengajar anak-anak Suku Anak Dalam,” kata Presiden.
Presiden juga mengatakan masih banyak yang kurang dari rumah tersebut, misalnya tidak ada sumur. “Tapi sebentar lagi sudah akan kita buat sumurnya, terus listrik. Dulu listrik sudah ada tapi tidak bisa bayar jadi diputus PLN,” ucap Presiden.
Saat ditanya wartawan bahwa dirinya adalah Presiden pertama dalam sejarah Republik Indonesia yang berkunjung ke Suku Anak Dalam, Presiden menjawab bahwa semuanya adalah rakyat kita. “Semuanya, tidak hanya kamu yang di Jakarta,” jelas Presiden pada wartawan.
“Sampai di Pulang Pisau, Presiden disambut hujan”
Setelah melihat “kelas aman asap” di SD Negeri 8 Pahandut Kota Palangkaraya. Presiden Joko Widodo beserta rombongan langsung meluncur ke Pulang Pisau, Palangkaraya, untuk meninjau lahan gambut yang terbakar.
Memasuki Pulang Pisau, Presiden dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo disambut dengan hujan meskipun tidak begitu lebat. Hujan ini membuat udara terasa lebih bersih. Hanya ada asap tipis yang tampak.
Di jalan sepanjang 7 kilometer yang kanan-kirinya hutan gambut tersebut, tampak kanal-kanal blocking telah dibuat. Juga sedang dibuat 28 titik embung berukuran besar (20x30x6 meter) dan kecil (10x10x3 meter).
Presiden bersama-sama dengan Menko Polhukam Luhut B Pandjaitan, Menko PMK Puan Maharani, Menteri KLH Siti Nurbaya, Menteri PU Basuki, dan Menteri Kesehatan Nilla Moeloek juga masuk ke tengah arena lahan gambut yang habis terbakar.
“Ketika Presiden melihat pembangunan blocking kanal bersekat dari hasil pekerjaan yang dikerjakan TNI pun telah tampak”
Sebulan lalu Presiden melihat kebakaran lahan gambut di Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. Saat itu, Presiden melihat sendiri bagaimana sulitnya memadamkan api di lahan gambut.
“Dulu tidak ada air. Sehingga lahan gambut mudah terbakar,” kata Presiden ketika melihat pembangunan blocking kanal di Desa Tumbang Nusa, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, Sabtu (31/10).
Selanjutnya, Presiden menjelaskan bahwa kanal ini akan mengalirkan air hingga menembus sungai. “Sekarang airnya selalu ada,” kata Presiden.
Jika air telah ada di lahan gambut, terjadi pembasahan (rewetting) lahan di kanan kiri kanal maka lahan gambut tidak akan mudah terbakar.
Hasil pekerjaan kanal bersekat yang dikerjakan TNI pun telah tampak. “Sudah dikerjakan satu bulan. sistem terlihat. Kanal kelihatan dan embung kelihatan,” kata Presiden.
Upaya pembuatan kanal ini, kata Presiden, akan diperluas pada semua lokasi lahan gambut yang mudah terbakar di semua kabupaten. “Tidak akan berhenti. hujan pun terus. tidak akan berhenti. Akan dibangun di semua provinsi yang kebakaran, terutama lahan gambut,” jelas Presiden.
Presiden menegaskan bahwa pembangunan kanal bersekat tidak boleh berhenti sebagai langkah pencegahan kebakaran di lahan gambut di masa yang akan datang. Hal ini juga harus diikuti oleh upaya merawat dan menjaga kanal-kanal bersekat sehingga pembasahan lahan gambut bisa tetap berlangsung dengan baik. Air harus tetap menggenang di kanal maupun embung.
Sejalan itu, Pemerintah melakukan perbaikan tata kelola lahan gambut. Dalam Rapat Terbatas Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, tanggal 23 Oktober 2015, Presiden menginstruksikan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menerapkan One Map Policy, tidak memberikan izin baru pengelolaan lahan gambut. Segera lakukan restorasi gambut, review izin izin lama. Sudah harus keras kita, yang belum dibuka tidak boleh dibuka,” tegas Presiden Joko Widodo saat itu. (IM/DM)
