Kepala Penerangan TNI Mayor Jenderal Fuad Basya
Jakarta, Metropol. -Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) berencana mengadakan pendidikan wawasan kebangsaan gabungan untuk para calon anggota TNI dan Polri.
Hal ini merupakan salah satu isi pertemuan antara Panglima Komando Utama TNI dan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla Jumat (28/11) di Istana Bogor,” ungkap Kepala Penerangan TNI Fuad Basya.
“Kita merasakan bersama-sama dengan mereka. Pada zaman kami-kami dulu, seperti saya, Pak Moeldoko, Pak Sutarman, dulu kita sama-sama tingkat satu. Kita satu tahun bersama-sama. Ternyata lebih akrab, lebih saling mengenal, sehingga dalam pelaksanaan tugas lebih gampang,” ujar Fuad kepada wartawan.
Sementara itu, dihubungi secara terpisah juru bicara Polri Ronny Sompie mengatakan wacana mengadakan pendidikan gabungan ini adalah upaya untuk mencegah adanya bentrok antara pihak TNI dan Polri di masa depan, sebab para calon anggota TNI dan Polri tersebut kelak akan menjadi pimpinan instansi.
” Kalau para pimpinannya itu, mindsetnya (pola pikir) dibuat sedemikian rupa, sehingga mereka pola pikirnya sama, saya kira akan mencegah terjadinya hal-hal tidak diinginkan, berkaitan dengan bentrok, saling menyerang,” kata Ronny saat dihubungi melalui sambungan telpon.
Adanya wacana pendidikan gabungan ini disambut baik Chrisbiantoro, deputi bidang strategi LSM Kontras.
Namun dia menekankan pentingnya materi yang disampaikan.
“Karena kalau isinya hanya seremonial , kemudian dia materinya hanya materi yang sifatnya romantisme sejarah misalkan soal sejarah kebangsaan, sejarah Indonesia, sejarah Pancasila, saya pikir itu tidak akan efektif,” ungkapnya.
Yang lebih efektif adalah pendidikan tentang profesionalisme aparat TNI-Polri, kemudian, bagaimana mereka menjalin komunikasi antara institusi, penghormatan mereka terhadap nilai-nilai HAM, jelas Chrisbiantoro.
Data Kontras menunjukkan selama tahun 2014 terdapat empat peristiwa bentrok antara TNI dan Polri yang keseluruhannya menewaskan hampir 60 orang. (MP)
