Sumbawa, Metropol – Aliansi Peduli Buruh Migran Indonesia telah menerima aduan (keluhan) orang tua murid atas Tingginya pungutan uang komite yang di wajibkan pembayaranaya setiap  bulannya. Praktek pungutan tersebut telah dilakukan pada SMK Negeri  1 Alas sebesar 120 000 / Bulan dari setiap murid. Dari jumlah siswa sekitar 800-an. Praktek tersebut terjadi juga di SMA Negeri 1 Alas dengan besar pungutan uang komite sebesar  95 000 / siswa dari jumlahh siswa sekitar 800-an. SMA Negeri 1 Alas Barat punguutan uang Komite sebesar 80 000 / siswa dari jumlah siswa sekitar 528 siswa. Ketiga sekolah ini ketika dikonfirmasi  tentang masalah kegunaan dana komite kepada semua Kepsek sulit untuk dapat memberikan penjelasan dan terkesan diirahasiakan. Namun diarahkan untuk memintta penjalasan kepada ketua Komite, seperti yang telah dikomfirmasi kepada Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Alas Barat, yang menuturkan tentang kegunaan kebanyakan tidak tau/dirahasiakan, bahkan menurut beliau,  dana komite yang dikeluarkan sebesar 15, 600 000-an untuk pembayaran 29 guru honor perbulan. Sementara SMK Negeri 1 Alas wajib mengeluarkan Dana sebesar 50 000 000 juta / bulan untuk membayar guru honor pada setiap bulannya. Demikian juga halnya dengan SMA Negeri 1 Alas, semuanya sama, hanya diperuntukkan pembayaran guru honor.

Anehnya dalam pertemuan plenoo komite orang tua wali murid mempertanyakan tentang keberadaan dana bos, sekalian minta dipaparkan kegunaanya serta nominal penerimaan per tahunnya, tetap tidak dapat diuraikan didalam rapat, karena memang itu bukan ranah komite. Namun sedikit catatan, bahwa barang siapa dari orang tua murid yang ingin tahu tentang hal tersebut, diharapkan datang sendiri menghubungi  pihak sekolah. Hal  tersebut yang membuat sebagian besar orang tua murid/ peserta rapat geram. Karena semua hal yang berkaitan dengan sasaran pengggunaan keuangan baik itu Dana BOS ataupun Uang Komite terkesan ditutup-tutupi dari Publik / orang tua murid.

Kalau kita melihat kronologis-kronologis diatas adalah Ironis manakala saat terjadi perubahan Struktur dalam hal ini Komite sekolah ( pemilihan Ketua Komite) terkesan sudah ada  dalam setingan pihak sekolah, karena calon-calon pengurus komite sekolah yang rata-rata  dari PNS-PNS yang dianggap bisa dijalinnya kerja sama dengan pihak sekolah (saling atur bagaimana baiknya dan bagaimana amannya alias asal bapak senang).Aartinya komite sekolah seolah olah senjata, sekaligus merupakan tambang emas yang sangat  mengggiurkan bagi  pihak sekolah dan bukan bagi sekolah. (Andi Ir)

KOMENTAR
Share berita ini :