Jakarta, Metropol – Perbatasan negara merupakan manifestasi utama kedaulatan dan integrasi teritorial suatu negara. Perannya sangat penting dalam menentukan batas-batas kedaulatan, pemanfaatan sumberdaya, keamanan dan integritas teritorial itu sendiri. Kalimantan Utara yang secara geografis berbatasan langsung dengan Negara Malaysia dan Filipina membutuhkan perhatian serius, guna memantapkan kedaulatan NKRI secara komprehensif. Pernyataan tersebut kembali disampaikan oleh Mayjen TNI (Purn) H. Dicky Wainal Usman kepada Metropol 28 Maret 2015 di Jakarta. “Pembangunan Kalimantan Utara sebagai wilayah perbatasan tidak bisa dilakukan setengah hati dan secara parsial,” katanya.
Menurutnya, pembangunan Kaltara harus total dan menyeluruh guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat di perbatasan. Dikatakannya pula penanganan perbatasan yang setengah hati bisa berakibat fatal, seperti lunturnya nilai-nilai nasionalisme Masyarakat di perbatasan. Kurang memadainya kesejahteraan masyarakat di perbatasan menjadi pemicu terjadinya eksodus warga Indonesia ke Malaysia. “Bahkan lebih miris lagi adalah bergantinya kewarganegaraan masyarakat kita di perbatasan,” katanya lagi.
Menurutnya pemerintah tidak boleh membiarkan fenomena tersebut berlarut-larut. Pemerintah harus segera mencari solusi terbaik untuk menyelesaikannya oleh karenanya sebagai salah satu serambi, Provinsi Kaltara harus dibangun. Pembangunan harus terintegrasi, baik itu pembangunan fisik maupun pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) nya.
Pada kesempatan itu juga dirinya menegaskan jika diberi amanah menjadi pemimpin di Kaltara, dia tidak menginginkan adanya masyarakat Kaltara yang buta huruf, yang tidak terjamin kesehatannya, yang masih terisolir wilayahnya. “Ibarat sebuah rumah, ruang tamunya harus di perindah. Tarakan harus dijadikan sebagai kota jasa pelabuhan eksport-import, seperti halnya Singapura,” katanya lagi.
Mantan Asisten Perencanaan Kasad ini juga mengatakan sebagai prajurit yang memiliki latar belakang Zeni, dirinya berjanji akan menuntaskan persoalan infrastruktur yang selama ini dikeluhkan warga di pedalaman maupun di perbatasan. Menurutnya jika Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah bersinergi membangun Kalimantan Utara, dirinya yakin tidak akan ada lagi warga Indonesia yang ke Malaysia, hanya untuk bekerja di ladang ataupun menjadi kuli bangunan. “Saya sangat terpukul mendengarkan adanya kabar saudara-saudara kita yang hari ini telah menjadi warga negara Malaysia hanya karena motivasi kemiskinan, kesejahteraan,” ungkapnya.
Dengan memaparkan berbagai macam keunggulan potensi sumberdaya alam yang dimiliki Propinsi ke 34 itu, mantan Pangdam VI ini sangat optimis Kaltara bisa menjadi magnet bagi masyarakat di Negara tetangga maupun Masyarakat Indonesia. ” Intinya pemerintah benar-benar mau melayani dan punya komitmen mensejehterakan masyarakatnya,” jelasnya. (MD)
