Jakarta, Metropol – Bagaimana juga sinergitas Polri dan KPK harus terjalin dalam hal penegakan hukum di tanah air ini. Tidak harus ada jarak diantara kedua institusi penegak hukum dalam menjalankan tugas yang telah diemban. Baik Polri maupun KPK. “Tidak perlu alergi,” kata Wakapolri Komjen Badrodin Haiti.
Badrodin Haiti pun mengajak KPK untu k b e k e r j asama membersihkan korupsi di tubuh Polri dan meminta KPK ikut mengawasi institusinya, seperti penerimaan calon Polisi.
“Saya ajak pimpinan untuk tidak harus dengan penegakan hukum. Tapi kita konsentrasi pencegahan, itu lebih baik. Saya juga mengajak ikut menseleksi penerimaan Akpol, yang katanya kalau masuk bayar. Silahkan ikut menseleksi, agar tidak terjadi hal-hal tidak di inginkan di bidang lain, saya juga harapkan seperti itu,” kata Badrodin Haiti, saat memberikan sambutan pada acara silahturahmi bersama Ikatan Alumni Universitas Indonesia (Iluni) dan alumni kampus lainnya di ruang Rapat Mabes Polri (Minggu, 22/2/2015).
M e n u r u t n y a , m a s u k a n masyarakat yang mengkritisi institusi Polri dapat memperbaiki citra Polri ke depan. Dia menyadari, Polisi tanpa dukungan masyarakat tidak akan ada artinya.
“Karena Polisi yag berhasil itu adalah Polisi yang dapat dukungan dan kepercayaan dari masyarakat. Itu tidak bisa dipungkiri,” ujar calon Kapolri ini.
Untuk itu, kata Badrodin Haiti, perbaikan di tubuh Polri perlu dilakukan dalam waktu dekat ini. “Enggak usah nunggu terlalu lama, jika memang kebutuhan organisasi, ya kita rombak,” ujarnya di Mabes Polri di jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan. (Jumat, 20/2/2015).
Badrodin mengungkapkan, untuk melakukan terbaik untuk Polri, punya kewenangan penuh, walaupun belum resmi jadi Kapolri dan berpangkat jendral penuh. “Saya punya kewenangan,” tegasnya.
Hal i n i yang di tunggu masyarakat banyak, untuk perombakan dan memantapkan organisasi Polri. Agar nanti, Polri lebih baik dan profesional.
Jika Polri memantapkan diri sebagai Polisi yang handal dan profesional, tentunya dalam menjalankan tugas sebagai penegakan hukum lebih baik, dimanapun ia ditempatkan dan dibutuhkan.
Seperti halnya saat KPK membutuhkan tenaga penyidik tambahan sebanyak 50 orang. Hal ini diungkapkan PLT Ketua KPK Taufiqurachman Ruki. Wakapolri Komjen Badrodin Haiti, secara antusias menanggapi dan menyetujui dengan harus melalui proses seleksi.
Bagaimana proses seleksi itu. “Prosesnya di internal karena menyangkut penyidik dan harus melibatkan Biro SDM Polri. Kemudian ada tenaga dari Bareskrim. Kita seleksi melalui assesment (penilaian). Tinggal kriteria apa yang diminta,” kata Badrodin Haiti.
Setelah ada penilaian dari Polri. Para penyidik ini diserahkan ke KPK. KPK, menurut Badrodin tak langsung menerima.
“Disana (KPK) diseleksi lagi. Bukan terus langsung diterima, tidak. Diseleksi lagi,” ujarnya.
Bahkan, bila tak sesuai kriteria, penyidik itu bisa dikembalikan lagi ke Polri.
“Ya mungkin yang nggak proper bisa dikembalikan. Tidak serta merta diserahkan kesana (KPK). Langsung bisa diterima. Disana (KPK) diseleksi lagi. Kita menghormati (KPK),” kata Wakapolri lagi.
Masalah kekurangan penyidik ini disampaikan oleh Ruki kepada Plt. Kapolri Komjen Badrodin Haiti dalam pertemuan baru-baru ini. Hasilnya, secepatnya Wakapolri akan mengirimkan 50 penyidik tambahan untuk KPK.
“Saya bilang, Pak Kapolri anda dituduh melemahkan KPK. Mau nggak memperkuat KPK. Saya minta 50 penyidik. Kabareskrim langsung mengatakan siap. Lusa akan ada 50 penyidik yang mempunyai kemampuan penyidikan,” jelas Ruki.
Selain Polri, KPK juga meminta dari Kejaksaan, sebagai tambahan penyidik. (Delly M.)
