Ketua MUI KH Ma’ruf Amin usai melakukan pertemuan dengan Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Ketua Dewan Pembina GNPF-MUI Habib Rizieq Shihab di gedung MUI, Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, Jumat (18/11).

Jakarta, Metropol – Pertemuan antara Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian dengan tokoh-tokoh GNPF-MUI (Gerakan Nasional Pengawal Fatwa-Majelis Ulama Indonesia) akhirnya berbuah manis.  Kedua belah pihak bersepakat bila rencana demonstrasi 212 mendatang tidak dilakukan di jalan protokol tetapi dilaksanakan di Monumen Nasional.

“Kita capai kesepakatan di Monas mulai jam 08.00 sampai jam 13.00 WIB,” kata Tito saat konferensi pers di Kantor MUI, Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, Senin (28/11).

Tito mengatakan, kesepakatan yang dihasilkan tersebut merupakan hasil dialog anyara pihaknya dengan tokoh-tokoh yang mewakili umat muslim. Kepada wartawan,  mantan Kapolda Papua ini juga menjelaskan pemindahan lokasi demonstrasi didasari oleh alasan hukum yang tidak membolehkan aksi unjuk rasa mengganggu ketertiban umum.

“Disepakati aksi dilakukan secara damai. Super damai,” ujar Tito lagi.

Sementara itu di tempat yang sama, Ketua Dewan Pembina GNPF-MUI Habib Rizieq Shihab mengapresiasi MUI atas perannya selama ini dalam menjembatani GNPF dengan pemerintah. Menurutnya atas peran MUI tersebut, dialog Polri dangan GNPF MUI menjelang Aksi Bela Islam pada 2 Desember dapat terlaksaa dan juga menghasilkan kesepakatan bersama.

Kata Dia, awalnya GNPF MUI bersikukuh jika aksi 2 Desember dan shalat Jumat tetap akan dilaksanakan di Bundaran HI. Sedangkan dilain pihak, yakni pemerintah melalui Polri memberi alternatif agar shalat Jumat di Masjid Istiqlal.

”Kami bertahan dengan sikap sendiri dan jadi polemik. MUI hadir di tengah dan kami jadi saling dengar argumen satu sama lain. Setelah dibuka komunikasi dua pihak, jadi terbuka bahwa kami sama-sama punya itikad baik,” kata Habib Rizieq.

Habib Rizieq juga sangat mengapresiasi usul Ketua MUI KH Ma’ruf Amin agar setelah aksi 2 Desember mendatang ada Rujuk Nasional. Hal tersebut dimaksudkan untuk menyelesaikan persoalan bangsa dengan melibatkan semua komponen masyarakat. ”Moga ke depan, dialog semacam ini di kedepankan,” kata Habib Rizieq dalam jumpa pers di Kantor MUI, Jakarta Pusat, Senin (28/11)

Habib Rizieq menambahkan, dengan dicapainya kesepakatan antara Polri dan GNPF-MUI tersebut maka imbauan pihak kepolisian di daerah yang menghalangi umat Islam untuk menghadiri aksi zikir dan gelar sajadah dicabut.

“Kami sepakat tidak ada lagi himbauan Polda-polda yang menghalang-halangi umat Islam yang hadir ke aksi 212,” katanya

Selain itu kata Dia, Kepolisian juga mencabut larangan Perusahaan Otobus (PO), untuk tidak melayani umat Islam yang ingin ikut aksi 212.

Menurutnya, larangan ataupun himbauan dari Kepolisian tersebut tidak efektif dan tidak berpengaruh bagi masyarakat. “Meski dilarang, warga Ciamis, Jawa Barat, sebanyak 10.000 orang nekat jalan kaki ke Jakarta,” ujarnya.

Dalam pertemuan tersebut Habib Riziq juga mengungkapkan bahwa GNPF tidak bertanggung jawab jika terjadi gerakan diluar aksi 212.

Oleh karenanya, Rizieq mempersilahkan Polri untuk menggunakan hak dan kewajibannya dalam mengambil langkah sekaligus mengantisipasi gerakan aksi diluar 212. “Sebab, demo 212 adalah aksi super damai dan jangan sampai terjadi sesuatu yang tidak diharapkan” imbuhnya.

Menurut rencana usai Shalat Jumat 2 Desember nanti, pimpinan GNPF akan menyapa dan melepas para peserta untuk pulang dengan tertib di rumah dan daerah masing-masing. Pentolan FPI itu menjamin jika Aksi Bela Islam III hanya berlangsung sampai dengan pukul 13.00 WIB, sehingga umat Islam tidak sampai malam berada di Monas.

“Kami mengajak TNI dan Polri ikut aksi bela Islam. Untuk dzikir doa dan Shalat Jumat bersama dan mendengar Tausiyah ulama,” tandasnya.

(MD/Red)

KOMENTAR
Share berita ini :