Sekjen DPP ARUN Fernando Dulling bersama Ketua Bidang Ekonomi dan Koperasi DPP ARUN Rendy Nugraha, SE
Jakarta, Metropol – Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Advokasi Rakyat Untuk Nusantara (DPP – ARUN) Fernando Dulling mengatakan, Ketahanan Nasional adalah sebuah hal yang utama untuk menjaga keutuhan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Oleh karena itu kata dia, untuk menciptakan Ketahan Nasional maka dibutuhkan peta wilayah Indonesia yang sebenarnya mulai dari batas wilayah hingga isi potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada di nusantara.
“Hingga kini, Indonesia belum sempurna memiliki peta rinci tentang wilayahnya. Apalagi data lengkap wilayah mana saja di Indonesia yang memiliki potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia. Ini harus direalisasikan. Karena jika tidak, maka Ketahanan Nasional akan sulit terwujud,” papar Fernando Dulling di Tangerang Selatan, Senin (24/7).
Fernando menjelaskan, dengan adanya peta yang lengkap serta berbasis pada Geografi Information System (GIS), maka Indonesia akan menjadi kuat karena masyarakatnya dapat memenuhi kebutuhan dengan difasilitasi oleh negara.
“Jika data dalam petanya lengkap, ada data sumber daya manusia beserta keahliannya maka kita bisa tahu wilayah mana saja yang kekurangan ahli sesuatu dan memiliki ahli sesuatu. Misalkan jika di daerah Jawa Tengah diketahui memiliki banyak ahli kayu, kemudia di Sumatera Selatan kekurangan ahli kayu padahal ada pembangunan yang butuh banyak ahli kayu. Maka ahli kayu yang di Jawa Tengah bisa dikirim ke Sumatera Selatan. Jelas tujuannya adalah profesional. Begitu pula terhadap data sumber daya alam. Kita bisa tahu daerah mana yang sedang butuh sesuatu dan daerah mana yang bisa mencukupi kebutuhannya, tinggal kirim saja barang itu,” bebernya.
Menurut dia, hal-hal tersebut diatas menjadi dasar bagi pihaknya untuk menggunakan sistem GIS dalam implementasi Membumikan Pancasila dalam Ketahanan Nasional dan mendata sebaran anggota serta potensi anggota ARUN yang akan terinventarisir secara rapih dalam servernya.
Apalagi pendataan dengan GIS ini belum banyak yang melakukannya, mungkin baru terbatas pada beberapa Lembaga Pemerintah dan Kementerian di Indonesia. Bahkan ARUN mengaku sebagai Ormas pelopor yang menggunakan GIS sebagai database organisasinya.
Lanjutnya, penggunaan GIS sebagai inventarisir database organisasi ARUN telah disepakati dalam Rapat Pleno yang digelar pada hari Sabtu, 22 Juli 2017 kemarin.
“Kedepan, system ini akan semakin dikembangkan dan lebih rinci terhadap kondisi obyektif organisasi yang mengacu pada Ketahanan Nasional Republik Indonesia,” sebutnya.
Dia menambahkan, selain untuk pemenuhan kebutuhan, peta berbasis GIS tersebut juga bisa mengatur tentang Ilmu Pengetahuan, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya, Pertahanan, Keamanan, dan Hukum di Indonesia.
Dengan begitu, maka ancaman apapun akan bisa ditangani karena masyarakat telah kuat. Baik ancaman militer atau non militer.
(Deni. M)
