Pertemuan personel Satpol PP Kota Kendari dengan Kabag Umum Sekretariat DPRD Kota Kendari.
Kendari, NewsMetropol – Puluhan Satpol PP Kota Kendari mendatangi Kantor DPRD Kendari, Jum’at (18/9).
Tujuan kehadiran pengawal perda di kantor wakil rakyat itu adalah untuk mengeluhkan sejumlah dana operasional lapangan yang pembayarannya sering terhambat dan bahkan tidak dibayarkan.
Bahkan sebelum ke Kantor DPRD Kota Kendari, mereka (anggota Satpol PP red) sempat bersitegang dengan pimpinan mereka yakni Kasatpol PP Kota Kendari.
Salah seorang personel Satpol PP Kendari, Aang Zam Ahmad, mengatakan bahwa sudah sejak lama hak-hak mereka di lapangan (dana operasional red) terkesan dipermainkan.
“Persoalan tersebut sejak 2017/2018 pada Pilkada, hak-hak kami tidak dibayarkan khususnya pada kegiatan operasional pembersihan baliho/Alat Peraga Kampanye (APK) Paslon,” ketusnya
“Hak-hak kami sekarang seperti honor penjagaan di perbatasan dalam rangka pencegahan Covid-19, khusus saya dan para anggota satpol PP Kendari sebanyak 12 orang yang menjaga di perbatasan simpang Brimob Sultra itu tidak dibayarkan pada bulan April dan Mei lalu,” tambahnya.
Serupa dengan itu, Muh. Sadli, menjelaskan, pihaknya merasa tertekan dan tidak nyaman dengan situasi ini karena kondisinya sudah berlangsung lama.
“Untuk itu kami datang ke kantor DPRD Kendari untuk menyampaikan aspirasi kepada Dewan agar keluhan kami dapat diterima dan ditindak lanjuti,” tegas Sadli.
Di Kantor DPRD Kota Kendari, para anggota Satpol PP tersebut diterima Kabag Umum DPRD karena tidak seorang pun anggota DPRD berada di Kantor.
Di hadapan personel Satpol PP, Kabag Umum DPRD Kota Kendari menjelaskan dirinya hanya dapat meneruskan aspirasi kepada para pimpinan DPRD.
(Syahruddin)