Enrekang, Metropol. – Salah satu tugas pokok Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPP) Kabupaten Enrekang adalah melakukan upaya pengendalian penduduk, sasarannya adalah pasangan usia subur (PUS) dan pasangan usia muda (PUSMUPAR). Mereka sudah harus di arahkan menggunakaan alat kontrasepsi sejak mereka memiliki satu orang anak melalui MKJP (Metode kontrasepsi Jangka Panjang).
“Melakukan tugas seperti ini bukanlah hal yang mudah, dibutuhkan kehati-hatian agar mereka tidak tersingung, karena kita dianggap sudak terlalu jauh mencampuri urusan rumah tangga mereka, apalagi tidak sedikit diantara mereka yang menolak program kami. Oleh karena itu kami harus melakukan pendekatan secara kekeluargaan dan tanpa bosan mengunjungi sasaran,” kata Kepala BKBPP Dra. Hj. Subaedah Bando.
Untuk membantu tugas beratnya BKBPP menyebar 129 orang PPKBD yang bertugas di setiap desa dan 444 orang Sub PPKBD yang bertugas dilingkungan dan dusun sebagai perpanjangan tangannya. Karena tugasnya yang cukup berat kepala badan kemudian berjuang meningkatkan insentive mereka dari Rp. 8000 per bulan menjadi Rp. 150.000 per bulan.
Keprihatinan Kepala Badan untuk meningkatkan insentive mereka bukan tidak beralasan. Tugas PPKBD dan Sub PPKBD sampai kepelosok desa melakukan upaya pendekatan penekanan pertumbuhan penduduk yang justru banyak ditentang oleh keluarga pra KS. Itulah alasan kenapa Pra keluarga sejahtera dan keluarga sejahtera satu tidak pernah menurun di Kabupaten Enrekang karena tidak adanya kesadaran mereka untuk ikut program keluarga berencana.
“Untung saja ada raskin yang digunakan sebagai media sosialisasi program keluarga berencana. Dari 199 ton Raskin yang dibagikan kepada 13,284 rumah tangga miskin sangat cukup membantu ketahanan pangan. Seandainya tidak ada bantuan raskin Enrekang, bisa saja rawan pangan,” kata Subaedah Bando.
Kepala badan BKBPP berharap masyarakat Massenrempulu segera membangun kesadaran untuk menjadi pioneer dalam program keluarga berencana. “Pendapat mereka bahwa banyak anak banyak rejeki adalah hal yang salah, justru jika penduduk kita pertumbuhannya tak terkendali hasil pertanian yang seharusnya dijual hanya habis dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Akibatnya keluarga tidak memiliki tabungan untuk hari tuanya ataupun untuk pendidikan anak-anak mereka,” tutup kepala badan. (Sry YN)
