Jakarta. Metropol – Perhatian TNI dalam mengamankan perbatasan menjadi prioritas dan diutamakan, karena masalah pengelolaan dan pertahanan di wilayah perbatasan sangat terkait erat dengan konsepsi dasar tentang negara sebagai entitas yang memiliki kedaulatan, penduduk, dan wilayah serta tafsir atau persepsi atas ancaman yang dihadapi.
Dengan demikian, pengelolaan dan pertahanan wilayah perbatasan dapat disimpulkan sebagai segala upaya untuk mewujudkan eksistensi suatu negara yang ditandai dengan terlindunginya kedaulatan, penduduk dan wilayah dari berbagai jenis ancaman.
Staf Khusus Panglima TNI Bidang Perbatasan, Mayjen TNI H. Andi Ibrahim Saleh, S.E menegaskan, bahwa dirinya siap untuk membangun daerah perbatasan agar sumber daya dan kekuatan yang diperlukan dapat terorganisir untuk keperluan pengelolaan dan pertahanan wilayah perbatasan.
“Daerah perbatasan harus terjaga keamanannya, namun perlu juga dibangun agar masyarakat diperbatasan dapat meningkat SDM-nya, sehingga mampu mengelola SDA yang ada disekitarnya, untuk itu saya siap membangun daerah perbatasan,” ungkap Mantan Pangdam XII Tanjungpura itu ketika ditemui Metropol baru-baru ini di Jakarta, (03/01/2015).
Seorang perwira tinggi TNI AD ini pada bulan Oktober tahun 2014 adalah salah satu perwira yang menerima Bintang Kehormatan yaitu “Bintang Yudha Dharma Pratama”, disematkan oleh Panglima TNI Jenderal TNI Dr. Moeldoko yang tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 95/TK/Tahun 2014 tertanggal 19 Oktober 2014 lalu.
Pemberian tanda kehormatan itu memang layak diberikan, melihat perjalanan karir militer yang diraihnya yaitu, Asintel Kaskostrad, Danrem 091/Aji Surya Natakesuma, Danpusintelad, Kasdam Jaya, Aspam Kasad, Wakabais TNI, Pangdam XII / Tanjungpura dan saat ini Staf Khusus Panglima TNI.
Pria kelahiran 21 Desember 1957 di Makasar, Sulawesi Selatan, dengan istri yang bernama Qurida Seskania Syam, pada saat menjabat Pangdam Tanjungpura selama setahun enam hari, dapat mengamankan wilayahnya dengan baik, tidak timbul gejolak ditengah masyarakat, baik itu saat Pilkada, Pileg maupun Pilpres yang baru saja berlangsung, serta tidak ada konflik etnis, hal tersebut selalu diupayakannya untuk saling menjaga stabilitas keamanan dengan mengedepankan pendekatan pada masyarakat.
Namun hal yang masih jadi beban saya adalah, bagaimana menyelesaikan titik patok perbatasan Provinsi Kalimantan Barat (Republik Indonesia), dengan Negara Bagian Serawak (Federasi Malaysia). Karena fungsi perbatasan sangat urgen, bagaimana membangun Sumber Daya Manusia (SDM) lebih baik. Ditambah lagi perlu penambahan pos-pos di wilayah tersebut.
Sang Jenderal “Ibrahim Saleh” mengatakan, selain hal tersebut, pemberdayaan masyarakat setempat diperhatikan. “Saya sangat prihatin, masyarakat setempat masih banyak kehidupan ekonominya kurang memadai. Lantaran pembangunan bidang struktural tidak terbangun. Belum lagi tingkat pendidikan sangat rendah,” ujarnya.
Dari sisi lain, kata sang Jenderal, adalah bagaimana masyarakat yang ada di perbatasan dan masyarakat pesisir, seperti nelayan diberikan perhatian penuh untuk dapat hidup layak. Dimana masyarakat pesisir itu, selain sebagai nelayan, juga bekerja sebagai pengelola rumput laut. Selain itu masyarakat yang ada di perbatasan juga perlu diperdayakan untuk mengangkat derajatnya, sehingga dapat hidup layak seperti masyarakat pada umumnya.
“Jika hal itu diberdayakan, tentunya sangat menunjang kehidupannya. Karena bagaimanapun juga, para nelayan itu, dapat membantu wilayah perbatasan. Nelayan kan bisa memantau jika ada hal yang mencurigakan dan memasuki areal perbatasan,” ujarnya.
(Delly M)
